Sedangkan di PalmCo sendiri, melalui unit usaha PPKS yang berada dibawah PT RPN yang merupakan anak perusahaannya, merupakan pioneer serta produsen bibit sawit terbesar di Indonesia saat ini.
“Dari total 4,1 juta stut bibit sawit tersebut, 77 persen atau 3,2 jutanya diproduksi PPKS. Harapannya kita mampu terus memenuhi kebutuhan bibit unggul baik untuk areal replanting maupun areal baru yang diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun,” tambah Jatmiko lagi.
BACA JUGA:Perbedaan iPhone Garansi Inter vs Resmi, Mana yang Lebih Aman dan Untung?
BACA JUGA:Jadi Kapolda Metro Jaya, Segini Kekayaan Irjen Asep Edi Suheri Senilai Rp6,2 Miliar
Selanjutnya penguatan berikutnya adalah di peremajaan sawit rakyat. Disampaikannya, PSR menjadi solusi utama atas rendahnya produktivitas CPO petani yang berada dikisaran 2-3 ton CPO/Ha/Tahun.
“Sejak digulirkan di 2017 lalu, realisasi PSR Indonesia tertinggi hanya di 51 persen setahun dengan target 180 ribu Ha. Itu di 2020 lalu. Bahkan untuk 2024, targetnya turun ke 120 ribu Ha dengan realisasi hanya 18 ribu Ha".
Oleh karenanya, menurut Jatmiko setidaknya diperlukan beberapa hal yang akan berdampak pada percepatan PSR yang diharapkan.
“Relaksasi syarat, penyelesaian sawit dalam kawasan, dan jaminan penyaluran bibit unggul. Tiga hal ini sangat penting untuk mengakselerasi PSR kita,” tukasnya.
BACA JUGA:6 Agustus: Bom Atom 'Little Boy' Ledakkan Kota Hiroshima, Gerakan Anti-Nuklir Berlanjut
BACA JUGA:6 Agustus: Bom Atom 'Little Boy' Ledakkan Kota Hiroshima, Gerakan Anti-Nuklir Berlanjut
Sementara itu di PTPN IV PalmCo sendiri, tercatat hingga semester satu tahun ini, telah berhasil membantu penerbitan rekomendasi teknis yang dibutuhkan petani dalam PSR mencapai 11 ribu Ha.
“Target kita hingga Desember nanti, 22 ribu Ha kebun petani mitra dapat mengikuti PSR. Harapannya sampai dengan 2029 bisa membantu peremajaan 86 ribu Ha kebun sawit rakyat,” ungkap Jatmiko.
Peningkatan produktivitas CPO nasional ini sendiri juga semakin signifikan dengan kebutuhan mandatory B35 bahkan B50 di tahun 2027 nanti.
“Pemerintah sudah mencanangkan kebijakan biodiesel dan kemandirian energi. B35 butuh 13,41 juta kilo liter biodiesel, B50 itu bisa sampai 2,11 juta kilo liter. Maka butuh tambahan alokasi 6,7 juta kilo liter biodiesel atau setara dengan 7,2 juta ton CPO", ungkapnya.
"Ini kita harapkan tidak sampai mengganggu kebutuhan CPO untuk pangan. Maka sekali lagi, peningkatan produksi CPO nasional adalah keharusan,” pungkasnya.
BACA JUGA:Prabowo: Saya Yakin Bangsa akan Aman Kalau Kita Kuasai Pangan