BACA JUGA:Peran BPD Tak Lagi Sekadar Formalitas, Ini Dampaknya ke Dana Desa
Ia menilai bahwa pernyataan KPK bisa menciptakan opini sesat yang dapat merugikan banyak pihak.
Rudianto menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum.
"Yang kami tolak adalah drama. Mari kita hormati proses hukum dengan asas praduga tak bersalah.
Rudianto menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai untuk mencari-cari kesalahan.
"Kami tidak terusik, tapi jangan sampai seolah-olah ada penargetan karena ada agenda penting seperti Rakernas," ujar Rudianto.
Bupati Kolaka Timur Bantah Terkena OTT
Sementara itu, Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, membantah keras kabar yang menyebut dirinya terjerat OTT.
BACA JUGA:LPAI Jakarta Fokus pada Pencegahan dan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan
BACA JUGA:Sunting Foto Lebih Cerdas dan Profesional, Radiant Photo 2 Resmi Meluncur di Indonesia
Azis mengatakan baru mengetahui informasi tersebut beberapa jam setelah kabar beredar.
"Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut Rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat," ungkap Azis.
Diketahui, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada salah satu bupati di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Informasi tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
"Benar," kata Tanak kepada wartawan melalui keterangan tertulis pada Kamis, 7 Agustus 2025.
BACA JUGA:Mayer Wenda 'Panglima OPM' yang Diburu 11 Tahun Akhirnya Tewas Disergap TNI!