BACA JUGA:Gas LPG 3 Kg Bakal Satu Harga, Pedagang Gorengan: Harapannya Harga Lebih Murah dan Stabil!
Gandeng BPS untuk Kontrol Kuota LPG 3kg
Bahlil menerangkan ESDM akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam masalah ini.
Menurutnya, ESDM dan BPS akan memantau NIK-NIK mana saja yang berhak membeli LPG 3kg.
Selain itu, ESDM juga akan mengontrol dari jumlah atau kuota distribusi dan pemanfaatannya.
Hanya saja, Bahlil belum bisa menjelaskan secara teknis terkait berapa batasan kuota tersebut, dan apakah teknis penyalurannya akan menerapkan metode baru?
Bahlil mengatakan teknisnya akan diturunkan jika kebijakan ini sesuai dengan anggaran ABPN 2026.
BACA JUGA:Aksi Jahat Kena Getahnya! Jadi Sarang Gas LPG 3 Kg Oplosan, Rumah di Cilandak Kebakaran
"Nanti kita kontrol dari kuotanya dan nanti datanya data tunggal dari BPS. Teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN," jelasnya.
Gebrakan Bahlil
Bukan kali pertama ini saja Bahlil menyinggung pelaksanaan distribusi gas bersubsidi, LPG 3kg.
Anda sudah tahu, awal tahun 2025 lalu, Bahlil pernah menerapkan kebijakan serupa.
Ketika itu, Bahlil melarang pengecer menjual gas LPG 3kg.
Kemudian masyarakat hanya dibolehkan membeli gas melon langsung ke pangkalan. Namun apa yang terjadi?
Di sejumlah pangkalan gas LPG, masyarakat berbondong-bondong dan antre berjam-jam untuk mendapatkan elpiji 3kg.
Hal tersebut pun menjadi polemik, kebijakan Bahlil kala itu ditentang ibu-ibu rumah tangga satu Indonesia.
Ironinya, sebelum Presiden Prabowo Subianto turun tangan, terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga gas LPG 3kg pun naik.
Kebijakan itu akhirnya dianulir oleh Prabowo setelah melakukan pertemuan dengan Bahlil di Istana.