Taga mengungkapkan, tahun 2026 kemungkinan jumlah kuota penerima KJP Plus tidak bertambah.
"Tapi, untuk program KJP Plus tahun 2026, jumlah penerima bertambah menjadi 27.304 dengan anggaran Rp500.675.000.000," kata Taga, Selasa 9 September 2025.
Agar program KJP Plus dan KJMU berjalan baik, Pemprov DKI membuka posko pengaduan di 44 kecamatan sejak Maret lalu.
Posko itu untuk memastikan bahwa setiap warga dapat memperoleh informasi dan layanan dengan mudah, termasuk pengaduan berbagai masalah seputar bantuan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani berharap dua program bantuan itu bisa terus ditingkatkan.
Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama dalam membangun masa depan Jakarta yang lebih baik.
"DPRD DKI Jakarta berkomitmen mendukung anggaran dan kebijakan yang menunjang pendidikan gratis berkualitas untuk anak Jakarta. Saya berharap penerima bantuan dapat memanfaatkannya dengan baik untuk meraih masa depan lebih cerah," pungkasnya.
Secara terpisah, pengamat pendidikan, Itje Chodijah, menilai pemberian bantuan biaya pendidikan melalui pemutakhiran data adalah solusi tepat agar tepat sasaran.
"Penerima bantuan sosial biaya pendidikan tersebut harus benar-benar sesuai kriteria, dan sangat membutuhkan," katanya.