Revolusi layanan haji dan umrah Indonesia telah dimulai. Transparansi anggaran. Teknologi canggih. Fokus melayani jamaah. Tujuannya: memuliakan tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang nyaman, aman, dan berkeadilan.
----------------------------------------------
PEMBENTUKAN Kementerian Haji didasarkan pada visi strategis. Menciptakan lembaga tunggal. Punya kewenangan penuh. Yaitu mengelola seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Selama ini, tata kelola haji terpecah. Berbagai kementerian dan Lembaga terlibat. Mulai Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri. Hingga Kementerian Perhubungan.
Hal ini seringkali menimbulkan koordinasi yang lambat. Tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi .
Kementerian Haji hadir sebagai solusi terpadu. Menyatukan semua fungsi terkait. Di bawah satu atap.
Mulai dari pendaftaran. Manasik. Akomodasi. Transportasi dan Kesehatan. Termasuk perlindungan jamaah di Tanah Suci.
Semuanya dikoordinasikan satu entitas. Hal ini akan memastikan setiap tahapan perjalanan spiritual jamaah, mulai keberangkatan hingga kepulangan, berjalan dengan mulus.
Terencana. Tanpa hambatan. Visi besarnya adalah mewujudkan pelayanan haji yang tidak hanya memenuhi standar minimal. Tetapi memberikan pengalaman spiritual optimal dan berkesan.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Presiden Prabowo Subianto mengubah status badan haji menjadi sebuah kementerian baru.
Bahkan, Prabowo juga resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
"Sesuai dengan pembahasan oleh DPR, berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Haji, maka kemudian pemerintah dan Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umrah," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Senin, 8 September 2025.
Selain itu, Prabowo juga telah melantik K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Prabowo juga menunjuk Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Tugas khusus Kementerian baru ini adalah memperbaiki layanan haji dan umrah ke depan.
"Setelah pelantikan, kami diundang Presiden ke ruangan beliau. Berbicara banyak hal. Terkait dengan haji, beliau menyampaikan apa pun yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji," kata Gus Irfan.
Dia menyebut tugasnya amanah berat. Ia menyebut pengalamannya selama 10 bulan terakhir memimpin Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama, memberinya pemahaman langsung mengenai tantangan besar penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.