“Perhatian penegak hukum sebaiknya tidak hanya difokuskan pada kasus perorangan yang tidak mengandung ancaman langsung terhadap kepentingan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dijamin konstitusi. Dalam negara demokrasi, kata Junico, lembaga negara termasuk TNI harus memberi teladan dalam menyikapi kritik warga.
“Ruang digital adalah ruang publik yang tidak bisa serta-merta disterilkan dari suara-suara berbeda,” ucapnya.
Junico menegaskan Komisi I DPR akan terus mendorong penggunaan UU ITE secara bijak, menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Menurutnya, jalur mediasi seharusnya lebih diutamakan ketimbang langsung membawa perkara ke ranah pidana.
“Proses hukum tidak boleh dijadikan instrumen untuk membatasi aspirasi rakyat. Ia justru harus menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara,” pungkasnya.