Edwin juga menyoroti potensi bias algoritma. Sebuah AI hanya secerdas dan seobjektif data yang dilatihkan kepadanya. Jika data historis yang digunakan untuk melatih "Veritas" mengandung bias tersembunyi, maka keputusan AI tersebut juga berpotensi tidak adil dan justru melanggengkan ketidaksetaraan.
"Oleh karena itu, pengawasan manusia yang kompeten dan berintegritas mutlak diperlukan. AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu yang sangat kuat (powerful tool) bagi para penegak hukum dan pengambil kebijakan, bukan sebagai hakim atau pengambil keputusan final," tegas Edwin.
Komdigi menyarankan bahwa Indonesia perlu mengamati hasil dari implementasi di Albania sebagai studi kasus. Sebelum mengadopsi teknologi serupa, Indonesia harus terlebih dahulu membangun kerangka regulasi yang kokoh terkait etika AI, perlindungan data pribadi, dan mekanisme audit terhadap algoritma yang digunakan oleh pemerintah.
Dunia kini menanti apakah "Menteri AI" Albania akan menjadi solusi ampuh pemberantasan korupsi atau justru membuka kotak pandora berisi masalah etika dan teknologi yang lebih kompleks.