BACA JUGA:Prabowo Bentuk Komite Reformasi Kepolisian, Mahfud MD dan Ahmad Dofiri Disebut Masuk Kandidat
BACA JUGA:Hyundai Ungkap Concept THREE, Definisi Baru Mobil Listrik di IAA Mobility 2025
"Kementerian ESDM harus memperhatikan stabilitas rantai pasok, distribusi," ujar Bambang saat dimintai konfirmasi pada Kamis, 18 September 2025.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM harus mempertimbangkan secara serius dampaknya terhadap keberlangsungan pasokan dan nasib pekerja yang terdampak.
"Setiap kebijakan untuk memperkuat negara harus mempertimbangkan rantai pasok, juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerja," ucapnya.
Bambang juga menyoroti ketimpangan jumlah SPBU milik Pertamina dibandingkan dengan SPBU swasta.
Ia mencatat bahwa Pertamina saat ini mengoperasikan sekitar 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop, sementara swasta hanya memiliki sekitar 450 SPBU.
BACA JUGA:4 Tentara Israel Tewas di Rafah, AS Kembali Veto Resolusi Gencatan Senjata PBB
BACA JUGA:Gunakan DTSEN, Kemensos Coret Warga Mampu agar Bansos Tepat Sasaran
"Apalagi Pertamina memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop. Sedangkan swasta hanya memiliki kurang lebih 450 SPBU, sekitar 5 persen (dari jumlah SPBU Pertamina)," katanya.
Ia mengingatkan agar Kementerian ESDM tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang bisa memicu turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"ESDM harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada kelangkaan BBM yang menyebabkan public trust kepada pemerintah menurun," imbuhnya.