Pemerintah juga menutup sementara SPPG yang bermasalah dalam rangka evaluasi dan investigasi.
Terkait hal ini, Yahya mengatakan pengawasan ketat oleh ahli gizi diperlukan di seluruh tahapan pengolahan makanan.
Apalagi, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menugaskan ahli gizi di setiap SPPG untuk menjaga kualitas.
"Karena setiap tahapan proses makanan, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian dan distribusi semua diawasi oleh mereka. BGN menugaskan 3 orang dalam setiap SPPG, 1 ketua, 1 ahli gizi, 1 ahli akutansi," tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Adapun data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per Jumat 26 September 2025 pukul 21.00 WIB, menunjukkan korban keracunan MBG sudah mencapai 7.368 orang.
BACA JUGA:DPR Soroti Praktik Nepotisme dalam Rekrutmen Karyawan Program MBG
Insiden ini menjadi sorotan nasional dan mendorong BGN mengambil langkah tegas.
BGN pun memutuskan untuk menonaktifkan 56 dapur penyedia MBG secara bersamaan guna melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pengelolaan serta pengawasan.
Yahya memastikan Komisi IX DPR yang bermitra dengan BGN tetap mendukung program MBG karena bertujuan baik bagi generasi muda Indonesia.
“Kita tetap mendukung MBG yang dievaluasi tata kelolanya. MBG program yang mulia untuk mencetak generasi cemerlang tahun 2045, melalui perbaikan gizi," ungkapnya.
Dalam proses evaluasi MBG, Yahya menyambut baik langkah pemerintah yang mewajibkan setiap SPPG dapur penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Ia menekankan bahwa sertifikat higienis harus benar-benar menjadi jaminan kualitas dan keselamatan, bukan hanya stempel administratif.
"Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat harus memastikan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi layak bagi anak-anak sekolah,” tegas Yahya.
Lebih lanjut, pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan kesehatan dan gizi itu mengingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan anak sebagai penerima MBG harus menjadi prioritas utama.
Untuk itu, kata Yahya, DPR akan terus melakukan pengawalan terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo ini.
"DPR akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan periodik dan memastikan setiap anak Indonesia menerima makanan bergizi yang benar-benar aman, higienis dan sesuai standar," ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.