JAKARTA, DISWAY.ID - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas dan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tengah upaya penguatan pertahanan nasional melalui target Minimum Essential Force (MEF).
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menekankan bahwa selain dukungan anggaran, modal utama dalam memperkuat pertahanan negara adalah profesionalitas prajurit.
BACA JUGA:Sambut Akhir Tahun, MMKSI Sediakan Berbagai Promo Menarik Lewat Kampanye 'Servis Hemat'
Ia juga mengingatkan agar TNI tidak terlibat dalam politik praktis, serta politisi sipil tidak melibatkan TNI dalam arena politik.
"Profesionalitas TNI berarti prajurit memiliki kemampuan tempur, disiplin, loyalitas, dan setia pada Sapta Marga," tegasnya dalam keterangan resminya, Senin 6 Oktober 2025.
Said menyampaikan bahwa Banggar DPR memiliki komitmen penuh untuk mendukung kebutuhan anggaran TNI dalam mencapai MEF.
Namun, ia menekankan bahwa profesionalitas tersebut juga harus diiringi dengan netralitas TNI sebagai institusi negara.
"Akan memperkuat kebutuhan anggaran pertahanan, sejalan dengan upaya penyehatan fiskal negara," ujar Said.
MEF sendiri merupakan standar kekuatan pertahanan minimal yang wajib dimiliki Indonesia agar mampu melaksanakan tugas pokok dan menghadapi ancaman secara efektif.
BACA JUGA:GEGER! Macan Tutul 'Nongkrong' di Depan Kamar Hotel Bandung, BBKSDA Pastikan Liar
BACA JUGA:Heboh Tiga Harimau Sumatera Terlihat di Kebun Sawit Kampar
Pada 2025, anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tercatat sebesar Rp 139,2 triliun dan meningkat menjadi Rp 187,1 triliun pada 2026 berdasarkan persetujuan DPR.
Said juga membandingkan posisi Indonesia dalam laporan Defense Budget Rank 2025 yang dirilis Global Firepower, di mana Indonesia menempati posisi ke-29 dunia, di bawah Singapura yang berada di peringkat ke-26.
"Tentu ini belum ideal untuk mendukung MEF karena keterbatasan fiskal kita," jelasnya.