JAKARTA, DISWAY.ID– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menghadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas kondisi ekonomi secara umum, khususnya keresahan pemerintah daerah (pemda) terkait pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
"Pertemuan dengan Pak Wapres biasa, diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia kan baru dari daerah, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong," ujar Purbaya usai media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat siang.
Menurut Purbaya, Gibran menyampaikan aspirasi pemda yang mengeluhkan pemotongan TKD, yang ditetapkan sebesar Rp693 triliun di APBN 2026.
Angka tersebut merupakan kenaikan Rp43 triliun dari rancangan awal Rp650 triliun, tetapi masih turun 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Purbaya menjelaskan strategi mitigasi dengan meminta pemda merapikan serapan belanja mereka dalam satu tahun ke depan.
"Nanti kami lihat bagus atau tidak serapannya, ada kebocoran atau tidak. Triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus, pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah," tambahnya.
Pertemuan berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB, setelah Purbaya tiba di Istana Wakil Presiden pukul 10.19 WIB.
Gibran disebut mendukung pendekatan Purbaya dan menekankan stabilitas nasional sebagai prioritas dalam kebijakan fiskal.
Keresahan pemda ini mencuat sejak pengesahan APBN 2026 pada 23 September 2025, di mana belanja negara ditetapkan Rp3.842,72 triliun dan pendapatan negara Rp3.153,58 triliun.
BACA JUGA:Satgas Pengawas Penyerapan APBN Mau Dibentuk, Purbaya Libatkan 26 Kementerian-Lembaga
Realisasi belanja daerah melambat meski penyaluran TKD mencapai Rp644,9 triliun per 30 September 2025, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Purbaya menambahkan bahwa saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025, menandakan serapan yang belum optimal.
Ia meminta pemda perbaiki kualitas belanja dan tata kelola agar dana TKD benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.