“UU Minerba ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan industri tambang nasional, termasuk hilirisasi di dalam negeri. Karena itu, penyusunan aturan turunannya jangan sampai lamban,” katanya.
Ratna menegaskan bahwa Komisi VII DPR tetap mendukung langkah konstruktif pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi dan kemandirian nasional.
Namun, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan.
“Evaluasi bukan berarti mengkritik tanpa solusi. Justru ini momentum bagi kita semua untuk memperbaiki tata kelola energi agar lebih berdaulat, efisien, dan berkeadilan,” tutupnya.