JAKARTA, DISWAY.ID— Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyebut pihaknya menargetkan laporan awal hasil kerja komisi akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu tiga bulan.
“Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal tiga bulan sudah ada laporan, walaupun bisa berkembang sesuai kebutuhan,” ujar Jimly usai menerima arahan Presiden di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
Jimly mengatakan, rapat perdana komisi akan digelar pada Senin, 10 November 2025 pukul 13.00 WIB di kantor Kapolri, Jakarta.
BACA JUGA:Prabowo Resmi Lantik Komite Reformasi Polri, Ada Otto Hasibuan di Dalam Tim
“Tentu kami akan mengadakan rapat dulu secara internal, dan insyaallah hari Senin kami mulai rapat pertama,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
Pembentukan komite ini menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo dalam mempercepat evaluasi dan pembenahan menyeluruh di tubuh Polri.
Langkah reformasi ini juga menindaklanjuti berbagai tuntutan publik dan dorongan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang berisi sejumlah tokoh bangsa lintas agama dan profesi, agar Polri menjadi lembaga penegak hukum yang lebih profesional dan humanis.
Daftar Anggota Komisi Reformasi Polri:
Ketua merangkap anggota:
- Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008.
Anggota:
- Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Otto Hasibuan, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Mendagri sekaligus Kapolri periode 2016–2019.
- Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum.
- Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019–2024 sekaligus Ketua MK 2008–2013.
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri aktif.
- Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian.
- Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz, Kapolri periode 2019–2021.
- Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, Kapolri periode 2015–2016.
BACA JUGA:Jejak Pilu Monorel Jakarta: Puing Estetika dan Janji Ruang Hijau di Rasuna Said
Jimly menegaskan bahwa komisi ini tidak hanya akan menilai struktur kelembagaan, tetapi juga menyusun rekomendasi strategis terkait pembenahan sistem, budaya kerja, dan tata kelola Polri.
“Ini kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri dan memastikan reformasi berjalan nyata,” ujarnya.