Kerja sama tersebut diharapkan menjadikan Portal Satu Data Jakarta bukan hanya sumber informasi yang kaya, tetapi juga platform data yang aman dan kredibel.
BACA JUGA:Sopir JakLingko Bawa Keluarga Saat Narik, Pramono Tegur Keras: Kayak Mobil Punya Sendiri!
Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengajak seluruh jajaran Pemprov dan masyarakat untuk menjadikan peluncuran portal ini sebagai tonggak budaya baru dalam pengelolaan data.
“Kini saatnya data menjadi dasar utama setiap pengambilan keputusan. Semoga Langkah ini menjadi pijakan kuat bagi Jakarta untuk terus tumbuh sebagai kota global yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan, pengembangan portal ini telah sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
BACA JUGA:23 Kode Redeem FF Terbaru 11 November 2025, Full Hadiah Eksklusif Gratis Buat Pemain!
Data dari portal tersebut juga telah terhubung secara rutin dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional yang dikelola Bappenas, menandakan bahwa Pemprov DKI telah beroperasi dalam sistem data nasional yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Mekanisme ini sudah menjadi bagian dari komitmen kinerja setiap kepala perangkat daerah. Kita telah membangun sistem pengumpulan dan penyaluran data yang efektif, matang, dan terstandarisasi di seluruh lini pemerintahan,” ujar Budi.
Portal Satu Data Jakarta hadir dengan tampilan data yang mudah dicari, diakses, dan digunakan Kembali oleh publik.
BACA JUGA:Atasi Banjir di Jaksel, Gubernur Pramono Percepat Normalisasi Kali Krukut
Kehadirannya menjadi wujud nyata penerapan Satu Data Indonesia, sekaligus bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Saat ini, portal tersebut telah menghimpun 4.795 set data dari 53 organisasi, terdiri atas 51 OPD dan 2 Lembaga lainnya, mencakup 30 topik strategis, mulai dari Kesehatan, Pendidikan, sosial, hingga sektor lainnya.
Seluruh data tersebut dikategorikan dalam 22 bidang sektoral yang dikelola lintas perangkat daerah.