JAKARTA, DISWAY.ID - Kabar kenaikan harga pangan kembali menjadi sorotan publik seiring hampir setahun berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam beberapa pemberitaan, sempat muncul dugaan bahwa lonjakan harga ayam dan telur di sejumlah wilayah dipicu oleh serapan pasokan untuk kebutuhan MBG.
Namun, anggapan tersebut dibantah langsung oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG.
Ia menegaskan bahwa harga telur di tingkat peternak masih berada pada kondisi stabil.
BACA JUGA:Dukungan Pakar Pangan dan Gizi: Langkah Strategis Memajukan Program MBG
“Fluktuasi harga telur yang sempat muncul hanya bersifat sementara dan diprediksi segera turun. Harga DOC juga sudah bergerak dari Rp14.000 menjadi Rp11.500. Pemerintah sedang menata kembali regulasi HPP jagung, HAP jagung pakan, serta HAP telur ayam ras agar seluruh rantai usaha terlindungi—baik produsen maupun konsumen,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Satgas Pangan Polri telah diminta menindak oknum pelaku usaha yang mempermainkan harga, khususnya di 177 daerah yang tercatat menjual telur di atas HAP.
Sebagai langkah lebih besar, pemerintah juga merancang penguatan produksi hulu. Amran mengungkapkan rencana pembangunan pabrik pakan dan pabrik DOC untuk mendukung peternak rakyat yang memasok kebutuhan protein hewani program MBG.
"Tahap awal akan dibangun 12 pabrik pakan, kemudian 18 lagi pada tahap kedua. Total investasinya sekitar Rp20 triliun, ditargetkan mampu melayani 3,7 juta peternak,” katanya.
BACA JUGA:Antisipasi Lonjakan Harga Telur, BGN Ubah Menu MBG Jadi Daging dan Telur Puyuh Jelang Nataru-Lebaran
Selain sektor peternakan, pemenuhan bahan baku MBG juga melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menggandeng berbagai kementerian.
Salah satu kerja sama dilakukan bersama Kementerian ATR/BPN untuk pembukaan lahan produksi sayur dan buah.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, memaparkan bahwa pemerintah menetapkan 500 ribu hektare lahan untuk mendukung kebutuhan program MBG.
"Sekitar 200 ribu hektare dialokasikan untuk peternakan di Jawa, sementara 300 ribu hektare lainnya berada di luar Jawa. Ini penting untuk menghindari gangguan harga dan menjaga pasokan tetap aman,” ujarnya.
Kolaborasi lintas lembaga juga melibatkan Kemenkop, Kemendagri, hingga Danantara.