Tim produksi Harrison Ford disebut justru membawa wawancara ke ruang tertutup tanpa kehadiran pers.
BACA JUGA:Zulkifli Hasan Jamin Udang Tercemar Radioaktif Tak Masuk Rantai Ekspor Nasional
Kendala Penegakan Hukum di Era Otonomi Daerah
Lebih jauh, ia menyebut maraknya perambahan dan alih fungsi lahan terjadi karena kewenangan daerah yang terlalu luas sejak awal era otonomi.
Bupati disebut memiliki kewenangan besar dalam mengeluarkan izin kebun maupun tambang.
“Kebun-kebun itu dulu bupati bisa kasih izin. Tambang juga. Itu kewenangan mereka. Zaman saya baru sistemnya konkuren, harus bareng-bareng dengan gubernur. Tapi kerusakannya sudah terjadi sejak lama,” paparnya.
Ia mencontohkan kasus di Sumatera Utara, di mana 40.000 hektare hutan lindung sudah berubah menjadi kebun sawit. Meski status hukumnya sudah inkrah, ia mengaku tak mampu mengeksekusi lahan tersebut.
“Sudah masuk penjara, sudah dinyatakan bersalah, tapi lahannya tidak bisa saya ambil. Baru sekarang bisa, setelah ada Satgas yang dipimpin Menhan,” tegasnya.
BACA JUGA:Kemenko Pangan Zulkifli Hasan Kunjungi SGN: Terima Kasih Pahlawan Swasembada Pangan
Mengenai Tuduhan Lambatnya Bantuan Bencana
Dalam bagian akhir wawancara, ia juga menyinggung kondisi bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia mengaku telah mendapat instruksi langsung untuk mempercepat penyaluran pangan.
“Pak Presiden pasti langsung perintah. Tidak boleh ada yang terlambat. Tidak ada rapat-rapat, semua harus selesai di lapangan,” katanya.
Zulkifli Hasan pun memahami munculnya persepsi bahwa bantuan lambat tiba, terutama di wilayah yang akses jalannya terputus.
“Aceh dan Sumatera Utara banyak jalannya putus. Kalau lewat darat tidak bisa, lewat laut lama, lewat udara terbatas. Mungkin itu yang membuat kesannya lambat,” jelasnya.