Mirwan MS Malah Pergi Umrah saat Bencana Banjir, Sang Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Ketua DPC Gerindra

JAKARTA, DISWAY.ID - DPP Partai Gerindra telah menerima laporan terkait sikap Bupati Aceh Selatan mengetahui Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang tetap memaksa berangkat ibadah umrah, di tengah bencana banjir yang melanda daerahnya.

Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan pihaknya sangat menyayangkan sikap tersebut.

"Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yg juga merupakan Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan (Mirwan MS)," kata Sugiono kepada wartawan, Jumat, 5 Desember 2025.

BACA JUGA:Wamenkes Benjamin Terharu Banyak Relawan Dokter Senior ke Lokasi Banjir Sumatera: Mereka 'Pakai Uang Sendiri'

Atas dasar itu, Partai Gerindra telah mencopot Mirwan MS dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

"Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan (Marwan MS) sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," imbuhnya.

BACA JUGA:Satgas PKH Kejagung Serius Usut Dugaan Pembalakan Liar Pemicu Banjir Aceh–Sumut–Sumbar

Sebagai informasi, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS melaksanakan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya.

Padahal, sebelumnya Mirwan MS sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.

Surat itu diterbitkan Mirwan pada Kamis, 27 November 2025 bernomor 360/1315/2025.

Lima hari setelah itu, tepatnya Selasa, 2 Desember 2025 Mirwan justru pergi umrah memboyong keluarganya di tengah masih adanya warga di kawasan Trumon mengungsi di tenda pengungsian.

BACA JUGA:Alhamdulillah, Posko Dompet Dhuafa Sasar 9.663 Penerima Manfaat di Lokasi Banjir Sumatera

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pada 24 November 2025, Mirwan pernah mengajukan permohonan izin perjalanan keluar negeri dengan alasan penting kepada gubernur Aceh. 

Atas dasar pertimbangan Aceh sedang dilanda banjir dan longsor serta gubernur telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi, maka izinnya ditolak.

Sumber: