JAKARTA, DISWAY.ID-- Peristiwa penjarahan minimarket oleh sejumlah korban bencana banjir bandang menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, ikut angkat bicara dan memberikan pandangan yang cenderung memaklumi aksi tersebut, dengan menekankan bahwa tindakan itu merupakan reaksi alamiah yang timbul akibat kegagalan negara dalam memberikan bantuan yang cepat dan memadai.
BACA JUGA:Perjuangan Atase Hukum Malaysia Tangani 150 WNI Terancam Hukuman Mati
BACA JUGA:Pimpin Langsung Distribusi Bantuan, Dirut BSI Kirimkan Lagi Bantuan Tambahan Untuk Masyarakat Aceh
Bukan Kriminal, Tapi Reaksi di Luar Kontrol Atas Bencana Alam
Dalam pernyataannya kepada media, Pigai menolak keras narasi yang mengkriminalisasi para korban.
Ia berargumen bahwa penjarahan tersebut harus dilihat dari kacamata hak asasi manusia dan kondisi psikologis ekstrem yang dialami korban bencana.
"Gini kalau, ya kita kan gini ya, semua dalam keadaan panik. Suasana ini kan di luar bayangannya, karena peristiwa alam," ujar Natalius Pigai saat ditemui di kantor Kementerian HAM, Selasa 2 Desember 2025.
BACA JUGA:Kata Ridwan Kamil Soal Beli Royal Enfield dan Transfer ke Lisa Mariana: Itu Dana Pribadi
BACA JUGA:Sore Jahanam di Pelosok Agam, 2 Desa Tenggelam Banjir Bandang
"Karena itu ya mungkin kita semua kaget situasi ini, dan kita peduli dalam suasana panik, suasana damage, bisa saja terjadi sesuatu yang diluar kontrol. Ya saya pikir, tapi itu sudah dilakukan perbaikan," tegas Pigai.
Pigai juga menambahkan bahwa fenomena seperti ini yang sering terjadi di daerah bencana yang terlambat menerima bantuan merupakan cermin dari kondisi darurat yang mendesak.
Menurutnya, fokus utama seharusnya adalah pada kecepatan respons dan distribusi logistik oleh pemerintah.
"Kementerian Dalam Negeri sudah juga perintahkan untuk melakukan evaluasi, perbaikan, kontrol kepada pihak-pihak yang terkait," ujar Pigai.
BACA JUGA:Konektivitas Udara Ditingkatkan, Kemenpar Siapkan Strategi Baru Dongkrak Pariwisata