Selain itu, BNPB juga pernah menjelaskan bahwa status tersebut bukan sekadar reaksi politik, melainkan terkait skala dampak dan kemampuan pemerintah daerah.
“Jadi, pemangkasan anggaran tidak otomatis menjadi sebab tunggal keengganan menetapkan status bencana nasional. Tetapi secara politik-ekonomi, pemangkasan yang ekstrem mudah menimbulkan persepsi: pemerintah menghindari “label” yang dianggap memicu kewajiban fiskal dan ekspektasi publik lebih besar,” ucap Achmad.