Ia menjelaskan, struktur kelembagaan Kemenhaj di daerah kini terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi serta Kantor Kementerian Haji Kabupaten/Kota.
Penetapan tipologi kantor wilayah dibagi menjadi tipe A dan tipe B, dengan mempertimbangkan jumlah jemaah haji, panjang daftar tunggu, serta kompleksitas layanan umrah dan haji di masing-masing daerah.
“Kriterianya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Haji Nomor 1 dan Nomor 2,” ujarnya.
Di tengah proses transisi, Teguh memastikan layanan pendaftaran haji tidak pernah dihentikan. Secara legal, kewenangan kini berada di bawah Kemenhaj, namun secara teknis masih ditangani oleh SDM yang sama seperti sebelumnya.
BACA JUGA:Wamenhaj Melihat Optimisme Kuat Petugas untuk Sukseskan Penyelenggaraan Haji di Diklat PPIH 2026
“Meski ada transisi, pelayanan kepada calon jemaah tidak boleh berhenti,” katanya.
Pada penyelenggaraan haji perdana oleh Kemenhaj, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada penguatan ekosistem ekonomi haji.
Salah satu fokusnya adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk konsumsi jemaah di Arab Saudi.
“Kami memfasilitasi UMKM dan pengusaha Indonesia untuk bertemu langsung dengan dapur-dapur di Arab Saudi. Kita dorong agar bahan bakunya dari Indonesia,” jelas Teguh.
Perputaran ekonomi haji diperkirakan mencapai Rp 18 triliun, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk sektor dana umat dan layanan pendukung lainnya.
Terkait kesiapan teknis, Teguh menyebut proses penyediaan layanan di Arab Saudi telah mencapai 90-95 persen. Kontrak layanan Masyair telah dilakukan dengan dua penyedia, yakni Rakeen dan Duyuful Bait.
“Finalisasi akomodasi, transportasi, dan konsumsi dijadwalkan tanggal 21. Setelah itu kontrak akan segera dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pengembangan Kampung Haji Indonesia, Teguh menyebut proyek tersebut berada di bawah kewenangan Danantara.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah hotel di sekitar lokasi telah diakuisisi dan ditargetkan mulai digunakan pada 2028.