JAKARTA, DISWAY.ID -- Kendati pemerintah sudah mendorong sejumlah cara untuk mendongkrak keberlangsungan unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, faktanya kondisi para pejuang rupiah ini masih berada dalam kondisi tertekan, dan belum sepenuhnya pulih.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) turut mengungkapkan bahwa proses yang selektif juga diterapkan oleh perbankan kepada segmen konsumsi dan UMKM, dengan peningkatan risiko kredit sebagai pertimbangan.
"Penyaluran kredit perbankan umumnya masih baik, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM," ucap Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam agenda Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan, yang digelar secara daring pada Rabu (17/12) lalu.
BACA JUGA:Terbaik di ESG Global Islamic Banking, BSI Raih Peringkat 1
BACA JUGA:Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026
Di sisi lain, pakar menilai kondisi unit usaha para kalangan kelas menengah ini cenderung stagnan. Hal ini perlahan-lahan membuat UMKM akan kehilangan pasarnya.
Pakar hukum dan Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah menyebutkan, lambannya pertumbuhan UMKM tak lepas karena kebijakan pemerintah itu sendiri.
Menurutnya, salah satu faktor mengapa sektor UMKM masih berada dalam kondisi tertekan adalah karena kebijakan yang cenderung kurang berpihak kepada UMKM.
Sederhananya, kata dia, jika pemerintah benar-benar peduli dengan UMKM, seharusnya para perintis ini tidak dibebankan pajak. Beri saja mereka kebebasan.
BACA JUGA:Mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul Raih Medali Emas di NYSO 2025
BACA JUGA:ASUS Pertegas Standar Industri Melalui ‘No.1 Quality & Service ASUS’ di Seluruh Lini
"Pertama, ini lebih karena minimnya akses permodalan, kayak pinjaman dari bank. Memang kebijakan pemerintah sendiri nggak melindungi UMKM. Misalnya dia tidak berani menekan mengenai pajak, harusnya UMKM itu bebasin pajaknya," papar Trubus ketika dihubungi oleh Disway, pada Senin (19/01).
Trubus juga turut menambahkan bahwa usulan pembebasan pajak tersebut sendiri ada, dengan pertimbangan di mana bahan baku yang digunakan oleh pengusaha UMKM.
Pasalnya, hingga saat ini, bahan-bahan baku atau bahan mentah yang digunakan oleh sebagian besar pengusaha UMKM, sebagian besar merupakan produk impor.
Pada akhirnya, hal tersebut memberikan tekanan tersendiri kepada para pengusaha UMKM.