JAKARTA, DISWAY.ID-- Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) kembali ditegaskan sebagai penopang utama penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Hal itu disampaikan Fahmi, pelaksana pusat data dan informasi Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj), saat menjadi fasilitator kelas layanan Siskohat dalam Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pekan kemarin.
“Data adalah bagian paling krusial. Informasi yang masuk harus akurat, benar, dan bisa digunakan oleh seluruh lini tugas dalam penyelenggaraan haji,” ujar Fahmi.
BACA JUGA:Wamenhaj Minta Petugas Haji 2026 Terus Jaga Stamina dan Kesehatan hingga ke Tanah Suci
Siskohat mengelola data kloter, manifest jemaah, pendorongan (pergerakan), keberangkatan dan kedatangan di setiap Daerah Kerja (Daker), hingga data akomodasi jemaah. Seluruh proses membutuhkan pembaruan cepat dan berkelanjutan.
Seiring Kemenhaj sebagai kementerian baru, Siskohat terus menyesuaikan fitur, termasuk algoritma terkait kebijakan penggunaan syarikat yang dibatasi maksimal dua.
“Sistem harus relevan dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Fahmi menekankan tantangan utama adalah menjaga kekompakan tim dan komunikasi 24 jam tanpa henti.
“Komunikasi harus terus jalan. Jangan sampai ada informasi yang didiamkan. Data harus cepat,” tegasnya.
BACA JUGA:PPIH 2026 Gelar Strategi di Atas Maket untuk Kelancaran Layanan Jemaah Haji
Untuk itu, setiap sektor di Daerah Kerja (Daker) nantinya minimal diisi dua petugas Siskohat agar layanan tetap optimal.
Keterlambatan pembaruan data menjadi titik rawan, terutama bagi jemaah sakit atau dirawat di rumah sakit yang tetap harus tercatat akurat.
Saat ini terdapat sekitar 23 petugas Siskohat, namun jumlah ideal jauh lebih besar.
“Di Makkah saja ada 10 sektor yang butuh sedikitnya 20 petugas, ditambah Madinah sekitar 10 petugas,” ungkap Fahmi.
Mayoritas petugas merupakan pengelola berpengalaman dari kementerian sebelumnya.