Yusri berharap Kejagung transparan, independen dan konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
"Jaksa Agung harus mengawasi jajarannya sebab kami dengar ada upaya-upaya atau intervensi agar penyelidikan kasus itu tidak dilanjutkan,” ungkapnya.
Selain dugaan korupsi kuota pupuk, Yusri meminta Kejagung segera menindaklanjuti hasil audit BPK yang mengungkap sejumlah temuan penting mengenai potensi kebocoran dan inefisiensi di PT PI senilai Rp12,59 triliun.
“Potensi kerugian negara Rp12,59 triliun ini sangat fantastis, tentunya harus ditindaklanjuti karena mengindikasikan adanya penyimpangan atau korupsi. Kejagung harus segera memeriksa petinggi PT PI dan pihak terkait,” ujarnya.