"Anaknya lulus sekolah, orang tuanya menjadi berdaya. Jadi anaknya diintervensi, orang tuanya diintervensi secara simultan," ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul juga kembali mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktek curang dalam proses penjangkauan calon murid Sekolah Rakyat.
BACA JUGA:Hakim di Depok Terjaring OTT KPK!
BACA JUGA:Usai Dilantik Jadi Wamenkeu, Juda Agung: Bukan Hal Baru Bagi Saya
Dia menegaskan, kepala daerah dan Kemensos memiliki tanggung jawab untuk mengawasi.
"Ini tanggung jawabnya bupati, tanggung jawab saya juga. Jadi di sini (perekrutan murid) jangan ada sogok-menyogok," tegasnya.
Wakil Bupati Kepulauan Aru, Moh Djumpa mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan di wilayahnya untuk membentuk generasi yang unggul dan tangguh.
"Hari ini kita sangat antusias untuk memperjuangkan kalau bisa secepatnya Sekolah Rakyat itu kita peroleh. Kami yakin bahwa Sekolah Rakyat ini untuk daerah kita atau mungkin secara umum, tadi bapak jelaskan bahwa pemerintah inginkan agar ke depan generasi-generasi yang lulus dari Sekolah Rakyat itu generasi yang tangguh," kata Djumpa.