Menurutnya, apa yang terjadi di sejumlah daerah lain seharusnya tidak perlu terjadi di Kota Tangerang. Dengan kesiapan anggaran dan skema pembiayaan yang sudah disusun, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui program JKN.
“Jadi masyarakat Kota Tangerang jangan panik. Pelayanan kesehatan melalui JKN yang diselenggarakan BPJS akan tetap berjalan dan dibiayai oleh APBD Kota Tangerang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andri memaparkan bahwa sejak awal kerja sama, Pemkot Tangerang telah mendaftarkan sebanyak 380.590 jiwa sebagai peserta BPJS PBI APBD, dengan postur anggaran mencapai sekitar Rp163 miliar.
BACA JUGA:Menkes Budi Gunadi Jawab Nasib Pasien Cuci Darah yang Dicoret dari BPI BPJS Kesehatan
BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan dan KONI Lindungi Atlet Melalui Jaminan Sosial dan Pensiun
“Formula pembiayaan itu sudah di siapkan. Bahkan kapasitasnya bisa sampai di kisaran 437 ribu peserta. Artinya, warga yang berpotensi dinonaktifkan dari APBN bisa langsung dialih-biayakan melalui APBD,” kata dia.
DPRD Kota Tangerang memastikan akan terus mengawal langkah Pemerintah Kota agar tidak ada warga yang kehilangan hak atas pelayanan kesehatan, khususnya kelompok masyarakat rentan dan kurang mampu.