JAKARTA, DISWAY.ID — Setelah lama ditunggu-tunggu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya mengumumkan bahwa rencana penandatanganan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) akan segera dilaksanakan pada bulan ini.
Dalam penuturannya, dirinya juga mengungkapkan bahwa nantinya, Presiden Prabowo Subianto berencana menandatangani kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) pada bulan yang sama.
BACA JUGA:Pramono Targetkan Angka Stunting di Jakarta Turun Jadi 15 Persen di 2026
BACA JUGA:TJSL Kemenkeu Sulap Bedeng Jadi Rumah Layak Huni di Sangkrah Surakarta
“Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART,” ujar Airlangga kepada media di Jakarta, pada Kamis (12/02).
Di sisi lain, Airlangga juga menyampaikan bahwa perkembangan perundingan dagang antara Indonesia dan AS terus dilaporkan secara berkala kepada Prabowo.
“Tadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden dan kita lihat perkembangan selanjutnya,” katanya.
Diketahui, penandatanganan ART merupakan kelanjutan dari negosiasi tarif antara Indonesia dan AS sejak tahun lalu, atau pada tanggal 22 Juli 2025.
Dalam hal ini, AS dan Indonesia telah resmi menyepakati pernyataan bersama mengenai kerangka kerja ART yang menyebutkan bahwa AS akan memangkas tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen untuk produk asal Indonesia.
Negosiasi kemudian berlanjut pada 22 Desember 2025, ketika delegasi Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang AS di Washington DC menyepakati substansi kesepakatan ART.
Penghapusan Tarif Impor Sawit dan Minyak
Sementara itu, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah kepastian AS untuk menghapus tarif impor khusus pada komoditas seperti sawit, kopi, minyak kelapa, dan kakao.
Tidak hanya itu, Menko Airlangga juga turut menambahkan bahwa Indonesia juga berkomitmen mengatasi hambatan nontarif yang menghambat kerja sama antara kedua negara melalui deregulasi kebijakan.
“Kemudian, ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai,” jelasnya.
BACA JUGA:Kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi Naik Status, Bukti-Bukti Dugaan Perzinahan Makin Lengkap