JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) minta bongkar jaringan nerkoba seret Kapolres Bima Kota yaitu Didik Putra Kuncoro.
Komisioner Kompolnas, Chairul Anam menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan proses berjalan transparan dan tegas.
"Kompolnas memberikan perhatian terhadap kasus ini dan dalam beberapa konteks kami juga berkoordinasi dengan kepolisian," katanya kepada awak media, Rabu 18 Februari 2026.
Salah satu langkah yang diapresiasi adalah tindakan cepat yang dilakukan kepolisian, mulai proses etik oleh Propam beriringan dengan proses pidana oleh Bareskrim.
BACA JUGA:Terungkap Identitas Pemasok Narkoba Mantan Kapolres Bima Kota, E Jadi Buruan Ditresnarkoba
BACA JUGA:Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Polri Ogah Beri Toleransi untuk Oknum Internal
"Simultan itu Propam dan sekaligus Bareskrim. Oleh karenanya, kedua proses itu berjalan beriringan. Propam jalan untuk pendalaman yang saat ini prosesnya sudah dipatsus (tempat khusus) dan Kamis besok akan ada sidang sekaligus penetapan tersangka bagi Kapolres," jelasnya.
Diungkapkannya, sejumlah pihak lain yang terlibat telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), melalui proses sidang etik dan penetapan tersangka.
"Bahkan yang lain-lain sudah di-PTDH, sudah ada sidangnya, dan sudah ada penetapan tersangkanya. Ini adalah dorongan dari Kompolnas dan kami apresiasi langkah tegas tersebut," ungkapnya.
Kompolnas menilai kasus narkoba, termasuk yang terjadi di Bima, merupakan perhatian serius dan harus ditangani hingga ke akar jaringan.
Menurut Anam, pemberantasan tidak boleh berhenti pada penghukuman terhadap oknum anggota, tetapi harus membongkar jejaring di belakangnya.
BACA JUGA:Pembangunan 66 RS Lengkap di Daerah 3T Dikebut, Senator Filep: Misi Asta Cita Presiden
"Upaya untuk memberantas narkoba dan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota tidak hanya berhenti pada tindakan penghukuman, tapi juga harus membongkar jaringan yang ada. Karakter dasar kejahatan narkoba itu adalah kejahatan berjejaring," nilainya.
Ia menegaskan, tanpa pembongkaran jaringan, potensi terulangnya kasus serupa tetap terbuka, termasuk di internal aparat penegak hukum.