JAKARTA, DISWAY.ID - Desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menguat dari kalangan mahasiswa.
Sejumlah elemen kampus mulai menyuarakan perlunya peninjauan kembali arah kebijakan kementerian di tengah dinamika pendidikan tinggi nasional.
Di Makassar, Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Aspirasi tersebut dinilai sebagai bagian dari kontrol publik terhadap arah tata kelola pendidikan tinggi.
Praktisi Pendidikan Tinggi UNM, Fery Ashari, memandang dinamika yang berkembang sebagai momentum pembenahan kelembagaan secara proporsional. Ia menilai kementerian tengah menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan yang benar benar konstruktif bagi dunia akademik.
"Kementerian diharapkan mampu keluar dari ambiguitas kebijakan agar fokus pada mandat utama, yakni pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap terap," ujar Fery dalam keterangannya, Rabu 18 Februari 2026.
Isu rangkap jabatan menjadi salah satu sorotan utama. Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi memecah konsentrasi pimpinan kementerian dalam mengelola sektor pendidikan tinggi yang kompleks dan multidimensi.
BACA JUGA:Daftar Lengkap Skandal Perwira Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Dari Jenderal hingga Kapolres
Dari sisi regulasi, Fery mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Pasal 23 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain maupun pimpinan di perusahaan negara atau swasta.
Menurutnya, evaluasi tata kelola perlu menitikberatkan pada tiga aspek penting, yakni menjaga netralitas jabatan sesuai amanat Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Pendidikan Tinggi, memastikan efektivitas kepemimpinan agar tidak terjadi pembagian fokus dalam fungsi strategis, serta menjaga kredibilitas kebijakan agar terhindar dari persepsi konflik kepentingan.
Aspirasi mahasiswa diperkirakan terus bergulir. Aliansi BEM Seluruh Indonesia dilaporkan tengah mempersiapkan aksi nasional bertajuk "Gelap Gulita Pendidikan Indonesia" yang direncanakan berlangsung pada 23 sampai 27 Februari 2026.
Gerakan tersebut dipandang sebagai bentuk pengawasan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan arah pembangunan pendidikan nasional.