JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono mendukung Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) menjadi ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif, inklusif, dan depolitisasi di tengah ketidakpastian global.
Hal ini disampaikan Sugiono dalam pidato pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin, 23 Februari 2026 waktu setempat.
BACA JUGA:Ini Rahasia Aldi Satya Mahendra Cetak Sejarah di WorldSSP 2026 Australia
BACA JUGA:Said Iqbal: Rencana PHK Buruh Mie Sedaap Akal-akalan Pengusaha Hindari THR!
"Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan," tegasnya.
Mengusung tema “ A Presidency for All ” sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas Dewan melalui penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, serta menolak politisasi dan standar ganda yang dapat menggerus legitimasi Dewan.
“Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia,” jelas Menlu RI.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga menegaskan Pemerintah RI memiliki semangat yang sama dalam pemajuan HAM global.
BACA JUGA:Pindah ke Venue Baru, GIICOMVEC 2026 Bidik 11 Ribu Trade Visitors
BACA JUGA:Gerak Cepat PTPN IV PalmCo Menjawab Arahan Presiden: Corve Serentak untuk Indonesia Asri
Sugiono memaparkan upaya peningkatan dan perlindungan HAM nasional yang seimbang antara perdamaian, kebebasan, dan kesejahteraan.
Hal ini termasuk memberikan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, subsidi perumahan, pendidikan, serta peluang ekonomi.
Dari sisi regulasi, Pemerintah juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.
Menutup pernyataannya, Menlu mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2030–2032, serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.