JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus memperjuangkan water security atau swasembada air.
Menurut AHY, isu ketahanan air sejajar dengan swasembada pangan dan energi --dalam agenda besar pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan AHY dalam agenda Town Hall Meeting di Kemenko Infrastruktur, Selasa, 23 Februari 2026.
"Water security adalah prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita nomor dua, yaitu memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air," ujar AHY.
BACA JUGA:Hujan Lebat Guyur Bali, 5 Penerbangan Bandara Ngurah Rai Terdampak
AHY bilang, Indonesia sering terjebak pada anggapan sebagai negara maritim dengan sumber daya air melimpah. Padahal, fakta di lapangan tidak sepenuhnya menunjukkan hal tersebut.
"Namun data menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki kecukupan air setiap saat," tuturnya.
Saat ini, kata AHY, penggunaan air didominasi oleh irigasi sebesar 74 persen. Kemudian diikuti kebutuhan rumah tangga 9 persen.
"Industri 6 persen, dan komersial 3 persen. Masalah utama yang kita hadapi adalah ketimpangan antara suplai dan permintaan, terutama di Pulau Jawa yang dihuni oleh sekitar 150 juta penduduk," urainya.
BACA JUGA:Said Iqbal: Impor 105 Ribu Pikap asal India Bakal Ciptakan PHK hingga Puluhan Ribu Buruh
Di lain sisi, masih kata AHY, kapasitas penyimpanan air di Indonesia bar mencapai 71 meter kubik per kapita. Jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
"Padahal angka idealnya berada di kisaran 100 hingga 150 meter kubik per kapita. Selain itu, pencemaran air menjadi kendala besar di mana 70 persen sungai nasional kita mengalami polusi," terangnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kemenko Infrastruktur menyiapkan strategi yang cukup terpadu. Yakni dengan sebutan "Warung Jamu".
"Saya sebut sebagai Warung Jamu, yang merupakan akronim dari Waktu, Ruang, Jumlah, dan Mutu," jelasnya.
BACA JUGA:1.819 Produk Indonesia Bebas Imbas Tarif Global 15%, Ini Kata Pakar
Dari sisi waktu, pemerintah mendorong pembangunan bendungan, kolam retensi, dan groundwater recharge guna mengatasi kelebihan air saat musim hujan dan kekurangan saat kemarau.