“Itu titipan Tuhan kepada negara, negara titip ke kita. Ini adalah kesempatan dan tantangan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan Sekolah Rakyat tidak boleh biasa saja.
BACA JUGA:Menkop Beberkan Alasan Impor 105 Ribu Pikap asal India untuk Kopdes Merah Putih
BACA JUGA:Menag Nasaruddin Umar Terima Gereja Ortodoks Indonesia, Bahas Liturgi Abad Pertama dan Puasa 40 Hari
“Kita tidak sedang mengelola sekolah biasa, ini (Sekolah Rakyat) membangun jalan baru bagi anak-anak untuk keluar dari lingkaran ketidakberdayaan. Oleh karena itu tata kelola SR tidak boleh biasa saja.”
Gus Ipul kemudian mengaitkan konteks besar tersebut dengan pentingnya penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP.
Ia menegaskan bahwa SKP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi untuk memastikan guru Sekolah Rakyat tetap profesional.
Ia menekankan bahwa SKP bukan sekadar dokumen administratif atau kewajiban, melainkan instrumen manajemen kinerja yang disambungkan langsung dengan misi besar Sekolah Rakyat, yaitu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan berkarakter.
“Tujuan besar Sekolah Rakyat itu jelas, memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan berkarakter. SKP yang disusun harus mampu menjawab, apa dampak, perubahan, kontribusi kerja harian terhadap tujuan besar tersebut,” tegasnya.
Pertama, Gus Ipul mengajak para guru untuk memahami konteks besar Sekolah Rakyat. SKP tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan visi pendidikan.
Kedua, SKP harus berbasis logika, mengikuti alur berpikir yang jelas, mulai dari proses yang dilakukan setiap hari, output hasil kerja, outcome di siswa, hingga impact untuk jangka panjang.
Ketiga, SKP harus terukur.
Target tahunan, bulanan, dan harian harus jelas dan konkrit.
Ia juga menjelaskan tiga fungsi SKP, yaitu sebagai kompas kinerja, alat kerja, serta sebagai pendorong disiplin dan akuntabilitas.