JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Mahasiswa Timur Raya (Mahatir), Sahrir Jamsin, mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dilakukan oleh sejumlah senator DPD RI dari daerah pemilihan enam provinsi di Papua.
"Kegiatan tersebut tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga menyimpang secara substansi dan etika kenegaraan", katanya dalam keterangan kepada wartawan, Kamis, 26 Februari 2026 .
BACA JUGA:Timnas Gagal ke Piala Dunia 2026, Erspo Digugat Rp2 M, Kok Bisa?
BACA JUGA:Singgung Dwi Yang Bangga Anaknya Jadi WNA, Dirjen AHU Klaim Banyak yang Mau Jadi WNI
Sahrir menegaskan, sosialisasi 4 Pilar MPR sejatinya merupakan mandat konstitusional yang harus dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing senator, bukan justru digelar di Jakarta.
"Pelaksanaan kegiatan di luar dapil telah menyalahi semangat representasi daerah dan berpotensi menyalahgunakan anggaran negara", jelasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Sahrir menilai substansi sosialisasi tidak berfokus pada penguatan nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, melainkan terindikasi memuat narasi provokatif terkait penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa forum resmi negara justru dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi politik yang menolak program strategis pembangunan khususnya PSN di Papua. Ini sangat berbahaya karena berpotensi menghasut, memecah belah, dan menyesatkan masyarakat Papua,” tegasnya.
Ia mendesak agar dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk menelusuri penggunaan anggaran negara dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Selain audit keuangan, ia juga meminta pemeriksaan etik oleh Badan Kehormatan DPD RI serta evaluasi internal oleh MPR RI guna memastikan kegiatan sosialisasi berjalan sesuai mandat konstitusi.
BACA JUGA:Papua Connection Kutuk Kekerasan KKB: Serangan ke Guru dan Nakes Bentuk Teror Kemanusiaan
"Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan pelanggaran etik serius yang mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah", tandasnya.
Ia juga mengingatkan agar para senator DPD RI tidak berubah peran menjadi aktor politik yang menabur hasutan. Menurutnya, pejabat negara seharusnya menjadi penjaga persatuan bangsa, terlebih di Papua yang masih membutuhkan suasana kondusif untuk percepatan pembangunan.
“Jangan sampai senator DPD RI justru menjadi tukang hasut pemecah belah bangsa. Papua tidak butuh provokasi, Papua butuh ketenangan, keadilan, dan pembangunan,” tegasnya.
Sahrir menekankan bahwa narasi penolakan PSN sangat bertolak belakang dengan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua secara menyeluruh.
BACA JUGA:Wamensos Minta Gugus Tugas Mitigasi Transisi Sekolah Rakyat Permanen