Papua Connection Kutuk Kekerasan KKB: Serangan ke Guru dan Nakes Bentuk Teror Kemanusiaan

JAKARTA, DISWAY.ID - Inisiator Papua Connection, Charles Kossay, mengutuk keras aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Tanah Papua, khususnya yang menyasar guru dan tenaga kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Charles dalam kegiatan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Papua Connection di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

BACA JUGA:Pigai Jawab Tantangan Uceng Debat Masalah HAM: Saya Benar-benar Mau Ajari Anda Soal HAM Agar Paham!

BACA JUGA:Jelang Mudik, Hutama Karya Siap Fungsikan Tol Palembang-Betung Seksi 1 dan 2

“Setiap bentuk kekerasan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil adalah teror kemanusiaan. Tindakan ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Charles dalam keterangannya, Kamis, 26 Februari 2026.

Menurut Charles, guru dan tenaga kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan publik di Papua. Mereka hadir untuk mencerdaskan dan menyelamatkan nyawa masyarakat, sehingga keselamatan dan martabatnya harus dilindungi.

“Menjadikan guru dan nakes sebagai sasaran kekerasan bersenjata berarti merusak masa depan Papua itu sendiri,” tegasnya.

Ia menilai persoalan Papua tidak bisa dilihat secara terpisah antara isu keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan. 

"Ketiganya saling berkaitan dan harus ditangani secara menyeluruh dan berkeadilan", urainya. 

BACA JUGA:CEO Maskapai Teken Komitmen Keselamatan Penerbangan di CEO Safety Meeting 2026

Inisiator Papua Connection ini  juga menegaskan penolakan terhadap provokasi, disinformasi, serta politisasi identitas, termasuk yang menggunakan sentimen keagamaan dan berpotensi memperkeruh situasi di Papua.

“Kekerasan dan provokasi hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil,” ujarnya.

Charles juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan Papua yang inklusif dan berperspektif HAM. Ia menekankan agar pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dijalankan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Papua membutuhkan pembangunan yang melibatkan orang Papua sebagai subjek. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, hal itu bisa diwujudkan jika niatnya benar-benar untuk kemajuan masyarakat Papua,” katanya.

Sumber: