Teror Terhadap Guru di Yahukimo Adalah Bentuk Serangan Psikis!

DENPASAR, DISWAY.ID — Penembakan terhadap para guru di lingkungan Sekolah Yakpesmi Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 2 Februari 2026 lalu, menambah deretan teror KKB di Papua.

Teror dan ancaman ini dinilai bukan lagi insiden keamanan biasa, melainkan indikator strategis pergeseran konflik yang mengancam ketahanan negara Indonesia dari dalam.

BACA JUGA:Jadi Pilar Utama Demokrasi, Anggota DPR Sebut Peran Pers Tak Tergantikan AI

BACA JUGA:Pramono Pastikan Stok Pangan di Jakarta Aman Jelang Ramadan: Jangan Panic Buying!

Pengamat Politik Universitas Udayana, Dr. Efatha Filomeno Borromeu Duarte, menilai kekerasan terhadap tenaga pendidik harus dibaca sebagai operasi psikologis terencana, bukan reaksi spontan konflik bersenjata.

“Dalam analisis intelijen, ketika guru dijadikan target, itu menandakan fase konflik telah bergeser ke delegitimasi negara. Yang diserang bukan aparat, melainkan kepercayaan publik dan keberlanjutan fungsi negara,” ujar Efatha kepada media, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, guru merupakan sasaran berbiaya rendah namun berdampak tinggi (low-cost, high-impact target).

Dampaknya langsung terasa: ketakutan sosial, lumpuhnya layanan pendidikan, serta melemahnya kehadiran negara di tingkat paling dasar.

“Ini bukan perang senjata, melainkan perang persepsi. Pesan yang dikirim jelas: negara dianggap tidak mampu melindungi fungsi dasarnya,” katanya.

BACA JUGA:Pemprov DKI Tambah Kuota Mudik Gratis Lebaran 2026, Khusus KTP Jakarta

Efatha juga menyoroti narasi yang menyebut para guru sebagai mata-mata. Ia menilai tuduhan tersebut sebagai bagian dari operasi informasi untuk menciptakan ambiguitas moral dan membingungkan opini publik internasional.

“Dalam konflik modern, narasi sering kali lebih menentukan daripada peluru. Jika dibiarkan, semua warga sipil bisa dipersepsikan sebagai target sah,” ujarnya.

Ia memperingatkan adanya dampak berlapis jika pola ini berlanjut.

Pertama, brain drain struktural, ketika guru dan tenaga profesional enggan bertugas di Papua. Kedua, kekosongan tata kelola, negara hadir secara militer tetapi absen secara sosial. Ketiga, internasionalisasi isu Papua, karena kekerasan terhadap pendidikan dengan cepat masuk radar HAM global dan memengaruhi reputasi Indonesia.

Sumber: