Imron Djatmika

Ilustrasi dua mantan wartawan yang kini jadi guru besar, Prija Djatmika dan Imron Mawardi.--

Inilah dua orang yang tahu kapan harus berhenti jadi wartawan. Dua-duanya kini jadi profesor-doktor.

Satu di Universitas Airlangga, Surabaya. Satunya lagi Universitas Brawijaya, Malang. Yang satu sudah agak lama (Desember 2024), satunya lagi besok: Prof Dr Prija Djatmika. Rabu 11 Februari 2026.

Imron Mawardi (Amang), yang lebih dulu jadi guru besar, kini menjabat wakil dekan di Unair. Prija Djatmika sudah lama muter ke mana-mana: dipakai jadi saksi ahli di Mabes Polri, Polda-Polda, Kejaksaan sampai ke persidangan di pengadilan.

"Orang itu, kalau berprestasi di satu bidang, cenderung tetap berprestasi –ketika pindah ke bidang yang lain".

Anda masih ingat siapa yang beberapa kali mengatakan itu. Pun Imron dan Prija. Keduanya sangat berprestasi sebagai wartawan. Tetap berprestasi di kampus masing-masing.

Betapa menyesal keduanya kalau mereka tetap bertahan sebagai wartawan –pun dengan alasan idealisme dan cinta profesi.

Saat Imron naik pangkat menjadi redaktur ekonomi di Jawa Pos, saya memberinya modal Rp 100 juta –cukup besar saat itu. Dengan uang itu saya minta Imron bermain saham. Beneran. Di bursa efek Indonesia.

Syaratnya hanya satu: diskusikan dengan semua wartawan ekonomi yang jadi anak buahnya. Yakni saham mana yang harus dibeli. Kapan harus dijual untuk dibelikan saham lagi.

Saya ingin wartawan ekonomi tidak hanya menulis tentang saham tapi juga mengerti seluk beluk permainan di dalamnya. Mempraktikkannya.

Semua keputusan saya serahkan sepenuhnya kepada Imron. Tidak perlu minta izin. Misalkan rugi tidak apa-apa. Ludes pun tidak masalah: itu seperti uang kuliah.

Tentu saya mengucapkan semua itu dalam hati. Ternyata beneran. Saya lupa menanyakan kelanjutannya. Pun sampai saya dan Imron meninggalkan Jawa Pos.

Demikian juga waktu saya membeli Jaguar atau pun Mercy S500. Secara bergilir wartawan saya minta mencoba mengemudikannya. Setidaknya ikut naik di dalamnya: itu juga kuliah kerja nyata.

"Bagaimana kalau menabrak?"

"Tidak apa-apa. Ini kan diasuransikan," jawab saya selalu.

Sebenarnya saya sudah cukup ''gigih'' merayu Prija: agar tetap bekerja di JP. Artinya: tinggalkan pekerjaan dosen di UB. Ia sudah tujuh tahun bekerja di Jawa Pos. Sudah meliput banyak peristiwa besar. Sudah menjadi pemred mingguan Gugat di bawah koordinasi Imawan Mashuri. Sudah sering ditugaskan ke luar negeri. Sudah beberapa kali diinterogasi aparat hukum dan keamanan soal kerasnya isi tulisannya.

Saya tawari Prija uang Rp 30 juta. Tapi pinjaman. Untuk beli rumah. Ia menolak. Ia mau kalau bukan pinjaman. Tapi tidak mungkin diberikan begitu saja: ''tidak ada pintu administrasi'' untuk pengeluaran seperti itu. Padahal sudah saya bilang: boleh dikembalikan kapan saja dengan cara apa saja.

Tapi reaktor UB waktu itu, Prof Dr Zainal Arifin, punya tawaran lebih menarik. Prija akan disekolahkan sampai S-3. Prija menyerah ke UB. Dan itu terbukti merupakan keputusannya yang sangat tepat. Kalau ia tetap di Jawa Pos saya bisa menangisinya sekarang.

Selama di Jawa Pos, Prija memang bisa membeli rumah terkecil dari yang ada: tipe 36. Dengan cara mencicil. Lunas. Lalu beli lagi rumah kedua: dua kali lebih besar. Rumah itu ia pertahankan sebagai catatan dalam hidup dan karirnya.

Waktu Amang dikukuhkan sebagai guru besar, saya tidak bisa hadir: sedang di negara manca. Pun saat Prija dikukuhkan Rabu besok.

Dari keputusan Prija memilih berhenti jadi wartawan itu saya berpikir panjang. Masa depan terbaik wartawan adalah jadi dosen. Maka saya membuat keputusan: wartawan yang sudah bekerja lima tahun saya minta melanjutkan kuliah S-2. Dengan biaya sendiri. Setelah lulus, semua biayanya diganti Jawa Pos. Anda tahu apa maksud keputusan seperti itu: pelit terarah.

Dengan punya ijazah S-2, wartawan bisa melamar menjadi dosen. Tugasnya sebagai wartawan dialihkan ke generasi yang lebih muda. Kerja wartawan perlu fisik yang muda. Tapi akan dikemanakan wartawan senior sungguh tidak mudah. Maka menyiapkannya menjadi dosen tidaklah mahal.

Tentu dengan persyaratan dosen yang baru, beasiswa S-2 tidak cukup lagi. Harus S-3. Itu pun kalau putusan lama itu masih berlaku.

Waktu memutuskan pilih berhenti dari wartawan itu, usia Prija masih 36-an. Benar-benar umur yang pas untuk banting stir terakhir kali.

Ia tahu penghasilan di Jawa Pos lebih besar –saat itu. Tapi ia bukan orang yang mata duitan. Hidupnya sudah biasa susah. Sejak kecil. Sejak di Madiun. Ia sekolah SD masih tanpa sandal-sepatu. Itu tidak merisaukannya –karena teman sekelasnya juga banyak yang seperti itu.

Ia masih mengalami pulang sekolah cari kayu bakar karena ibunya memasak di pawonan dengan sumber energi kayu bakar.

Dengan latar belakang wartawan ketika menjadi dosen hukum di FH UB, Prija tidak hanya mengajarkan teori dari buku teks. Ia sudah menyaksikan praktik hukum sehari-hari: di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan.

Ilmu yang didapat selama tujuh tahun sebagai wartawan seharusnya setara dengan doktor –minus metodologi dan sistematika.

Pekan lalu, 3 Februari, juga ada wartawan yang jadi guru besar: Prof Dr Dudi Iskandar. Ia berhenti jadi wartawan (Koran Jakarta, Media Indonesia, Berita Satu) setelah 10 tahun malang melintang di jurnalisme. Ia tidak takut kehilangan pekerjaan karena sudah miskin sejak kecil. Bapaknya TKI di Arab, ibunya TKW di Malaysia. Hartanya saat berhenti jadi wartawan hanya sepeda motor yang belum selesai cicilan –dengan istri dan dua anak balita menunggunya di rumah. Ia tabah godaan material demi melanjutkan kuliah. Bagi Dudi ''miskin dan kaya itu keadaan, sederhana itu sikap hidup''.

Judul pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Budi Luhur Jakarta itu seksi: Jurnalisme Plastik. Itulah perjalanan terkini jurnalisme setelah era konvensional, modern, dan post modern: jurnalisme plastik.

Kembali ke Prija. Saya masih sering bertemu Prija. Penampilannya masih tidak banyak berbeda. Pun gaya semangat bicaranya. Tampilan Prija lebih mirip orang perjuangan. Itu dipengaruhi latar belakang kewartawannya. Juga latar belakang tempatnya magang yang panjang: di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya.

Seperti juga LBH-nya Adnan Buyung Nasution di Jakarta, LBH Surabaya diisi oleh para aktivis pergerakan. Tokoh legendarisnya masih ada saat ini: Prof Dr Mohamad Zahidun. Ia kawin dengan teman sepergerakan saya tercantik se-Kaltim: Syahriah Usman.

Saat di LBH itulah Prija kenal dan sering bicara dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional: Buyung Nasution, HC Pricen, Mochtar Lubis, dan Todung Mulya Lubis. Ilmu dan jiwa perjuangan mereka ikut mengalir ke Prija.

Tempat magang mahasiswa sangat menentukan pembentukan karakter setelah lulus nantinya. Karena itu memilih tempat magang harus dipikirkan: karakter seperti apa yang akan menulari jiwanya kelak. LBH saat itu punya nama yang sangat harum: lambang perjuangan penegakan hukum dan keadilan –termasuk demokrasi di dalamnya.

Di awal magangnya itu Prija hanya bertugas menjadi tukang kliping. Tiap hari ia menggunting koran yang menulis kasus-kasus hukum. Kliping itu ia edarkan ke semua pengacara LBH. Prija sudah rajin membaca sejak kuliah: di perpustakaan Unair. Menjadi tukang kliping hanya kelanjutan dari kegemarannya membaca.

Dengan hilangnya koran sekarang ini saya tidak tahu bagaimana para magangis bekerja. Bagaimana cara kliping berita model online. Dulu berita kredibel atau tidak ditentukan oleh koran. Kini begitu sulit menyaring mana berita yang kredibel dan mana yang seolah kredibel.

Sudah banyak doktor dan guru besar hukum –Prija terbukti bisa menunjukkan bahwa ia bukan guru besar biasa-biasa saja.(Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 9 Februari 2026: FDI Purbaya

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

BERAS OPLOSAN DAN LOGIKA YANG TERSENDAT.. Penggilingan padi dirazia, pedagang beras tiarap, pasar mendadak sunyi seperti habis jam malam. Niatnya mulia: jaga harga, tahan inflasi, lindungi konsumen. Tapi cara tempurnya bikin pelaku usaha merasa jadi tersangka duluan, pengusaha belakangan. Istilah “beras oplosan” dilempar seolah semua campuran itu kejahatan. Padahal di dunia pangan, blending itu biasa. Kopi saja di-blend. Teh juga. Bahkan bensin pun ada oktannya. Yang penting jujur mutu dan harga. Kalau semua campur dianggap kriminal, nanti nasi uduk pun bisa kena pasal karena berasnya tidak single origin. Masalah besarnya bukan di pengawasan. Pengawasan perlu. Tapi ketika pendekatannya lebih mirip operasi keamanan daripada pembinaan pasar, sinyal yang tertangkap dunia usaha jelas: sektor ini berisiko tinggi. Dan kalau pedagang takut beli gabah, yang duluan menjerit justru petani. Inflasi bisa turun, iya. Tapi kalau produksi dan distribusi ikut ciut, kita cuma memindahkan masalah dari harga mahal ke barang langka. Ekonomi itu bukan saklar lampu. Tidak bisa cuma ON lewat razia. Perlu dialog, kepastian aturan, dan rasa adil. Kalau tidak, yang benar bisa ikut berhenti, yang nakal malah makin pintar sembunyi.

Hasyim Muhammad Abdul Haq

"Biasanya angka persetujuan yang baru sama dengan tahu sebelumnya." Bukan "tahu sebelumnya", apalagi "tempe sebelumnya. Maksudnya: tahun sebelumnya.

Ima Lawaru

HWW, judul tulisan Abah di 22 Januari 2026. HWW= Hospital Without Wall. Ini tulisan paling keren untuk Januari. Kerennya di mana? Pada pelayanan kesehatan by aplikasi. Sakit ringan semua sudah dituntaskan by aplikasi. Jadi yang datang ke RS adalah yang benar-benar darurat. Yang jaga di IGD pun bukan lagi dokter umum, tapi spesialis. Di Tomia, orang sakit darurat, harus dobel menanggung beban. Karena Tomia jauh dari RSUD. Jadi dia harus sewa speedboat yang main angka 8-10 juta ke RS Kabupaten Wangi-Wangi. Perjalanan 3 jam. Kalau mau cari murah, ada alternatif pakai bodi katinting yang tarifnya jauh lebih murah. Ada lagi speed Pemda, tapi untung-untungan kalau speed Pemdanya lagi mangkal di Tomia. Saya berpikir, seandainya semua kabupaten di Indonesia bisa terapkan ini, sungguh keren. Eh tetapi, bagaimana dengan warga yang belum punya HP android? Bagaimana untuk pulau-pulau yang belum tersentuh signal? Bagaimana dengan masyarakat miskin yang sudah darurat, yang untuk beli obat saja sudah payah, apalagi mau sewa speed untuk melanjutkan rujukan sampai ke RS kabupaten? Maka pilihan terakhir adalah pulang ke rumah, berobat di rumah. Untuk wilayah Wakatobi, signal sudah lumayan merata dan kuat. Hanya kalau PLN gangguan, signal kadang ikut terganggu juga. Kadang PLN normal, tapi signal terganggu, bahkan mati total sama sekali. Hanya karena tower signal di pulau lain bermasalah, signal pulau tetangga ikut error.

Hasyim Muhammad Abdul Haq

Saya sempat mempercayai teori bahwa bisnis percetakan yang saya geluti itu adalah bisnis yang sudah memasuki masa sunset. Apalagi, di akhir tahun 2025 lalu, saya mendapati omset tahunan saya tidak naik dibanding tahun sebelumnya. Tidak turun juga, tapi tidak naik seperti tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2021 yang naik signifikan. Lalu tanggal 5 Februari kemarin saya beruntung bisa berkunjung ke 3 percetakan besar di Klaten, Boyolali, dan Solo. 2 dari 3 percetakan itu besarnya "masya Allah", buwesar sekali. Kedua percetakan itu adalah Percetakan Macananjaya Cemerlang milik grup Penerbit Intan Pariwara dan Percetakan Solo Murni yang merupakan produsen buku tulis Kiky. Konon hanya ada 4 percetakan yang sebesar itu di Indonesia. Macananjaya, Solo Murni, Gramedia (Kompas), dan Temprina yang dulu dibesarkan Abah. Di luar 4 percetakan itu ada juga yang besar namun tidak membuka jasa percetakan secara umum. Dari 2 percetakan yang saya kunjungi di atas, saya yakin bisnis percetakan tidak sunset. Dan bidang yang diambil 2 percetakan tersebut mirip dengan percetakan saya, beda levelnya saja. Bidang yang saya maksud adalah: buku agama (termasuk Al Quran) dan packaging. Saya pun akhirnya meyakini: pasar yang saya ambil selama ini sudah benar. Di situlah ceruk pasar percetakan yang memang tidak sunset. Ke depan, Abah harus buat business trip yang berkunjungnya ke percetakan-percetakan besar seperti ini. Biar saya bisa lebih banyak belajar lagi.

Thamrin Dahlan YPTD

Ngri ngeri tidak sedap membaca disway Senin pagi 9 Feberuari 2026. Tentu data ini bisa dipercaya bagaimana kondisi real perekonomian Indonesia saat ini. Birokrasi sebenarnya sudah bagus sebatas mengatur regulasi. Namun hanya sampai dikertas dalam artian pada tingkat pelaksnaan keputusan ekonomi itu "dimaknai agak laen" oleh para pelaksana birokrasi dilapangan. Anda sudah paham tanpa pengawasan dan niat baik orang yang diberi amanah mengelola hasil bumi maka resiko terjadi semrawut semakin kusut. Menteri Keuangan mendapat kan tugas berat, ibarat tukang cici piring setelah pesta selesai. Memang berat Pak Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mengkondisikan foreign direct invesment. Apakah Anda cukup kuat berjalan sendiri tanpa didukung political will yang tegas membenahi perekonomian . Pertumbuhan ekonomi 8 Persen possible selama "pelaku pelaku" nakal di bidang ekonomi dipinggirkan. Bila ada di Birokrasi di pecat singgkirkan. Bila ada di pihak Swasta maka Kekuatan Pemerintah wajib serius menggusur mereka. Pesimis ? ,... entahlah. Kalau saja ya kalau saja hasil bumi sumber daya alam negeri ini sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat,.... maka tidak ada lagi emiskinan.. Awak nonton berualng kali film Agak Laen jilid 1 dan jilid 2. Itulah cara mudah meriah menghibur diri. Bisa jadi Agak Laen 3 nanti memilih Topik Ekonomi Pancasila . Melalui cara out of the box (Agak Laen) mungkin bisa terjadi perubahan /perbaikan ekonomi tanpa revolusi rakyat Salamsalaman

riansyah harun

Saya kaget luar biasa membaca Catatan Harian Dahlan pagi ini. Semua menjadi telanjang di mata kami kaum awam ekonomi. Modal asing akan datang sendiri Jika pertumbuhan ekonomi bisa 6, 7, sampai 8 persen. Namun di ujung tulisan tadi, ada kalimat yang menyesakan dada, "kita tunggu apa yang terjadi". Penulis Catatan ini bukan orang sembarangan, beliau pernah menjadi "amat" sangat sesuatu di negeri ini. Bossnya dari boss perusahaan besar, walaupun bukan pemilik. Memegang kendali sekian perusahan miliknya sendiri yang bukan kacangan, memegang kendali "ujung mata pena" yang amat sangat terkenal dengan harian koran paginya (walaupun saat ini korannya nyungsep akibat kekuatan teknologi HP), dan lain lain keahliannya. Beliau juga seorang pelaku ekonomi, yang paham sekali ekonomi, yang bukan cuma pengamat seperti yang kita lihat di setiap forum forum debat. Namun kenapa beliau harus berkata seperti itu...??? Menunggu apa yang akan terjadi.???? Apa se suram itu kebijakan para pimpinan yang membantu Presiden dalam berbagai sektor ??? Rasanya perlu retret kembali seperti pada awal awal sebelum para pembantu itu dilantik. Di kawasan militer, ditempat yang dikenal dengan istilah, tidak akan pernah takut mati di saat apapun juga, apalagi berperang. Termasuk takut pada "KPK", yang membuat semua kebijakannya serba hati hati, dan akhirnya seperti takut.

Herry Isnurdono

Abah DI ini sepertinya pengagum berat Menkeu Purbaya. Koq tidak belajar dari pengalaman. Th. 2025 Growth 5 %. Target pajak th. 2025 tidak tercapai. APBN 2026 murni kerja Purbaya tanpa keterlibatan SMI. Hari2 ini KPK OTT oknum pajak dan BC. Oknum BC tidak main2 level Eselon 2. Mantan Direktur. Jadi Purbaya itu urusan didalam Kementrian Keuangan aja tidak becus. Mau pecat ASN aja takut di PTUN kan. Purbaya ini tidak bakal berani ganti Dirjen Pajak dan BC. Mending ganti Menkeu Purbaya aja. Tipe silent dari Menkeu sama sekali tidak ada. Mau jadi koboi tapi hasilnya nol besar. Lama2 keliatan omdo aja atau NATO. Orang lupa Purbaya ini orangnya LBP. Dibawa dari KSP, Kemenpolhukam, dan Kemeninvestasi dan maritim. Juga mantan Dirjen Batubara yg ditahan Kejagung, Ridwan yg ditulis Abah DI di CDI hari ini, juga anak buah LBP dari ITB. Seperti Purbaya yg dari ITB. Jadi sah2 aja, 'ngefans beratnya Abah DI kpd Purbaya. Yg terang rating Indonesia sudah diturunkan oleh lembaga rating dunia yg kredibel.

Iqbal Safirul Barqi

Dulu cuma dengar cerita, lah barusan malah saya jadi korban juga. padahal saya usaha receh saja. Kata orang, semua pengusaha, dari level koglomerat, sampai PKL tidak akan luput dari pemerasan oleh aparat. Maling terbesar di negara kita ya orang-orang berseragam ini. Hukum? mau apa hukum kalo sudah didepan senapan. Kebal.

Johannes Kitono

Ganti Pemain. Judul CHD lebih cocok dengan Ganti Pemain. Now, itulah isu yang beredar di dunia bisnis. Penertiban Timah, Sawit , Tambang dan Pertamina. Nantinya hanya ganti pemain saja. Oleh oligarki yang mendukung atau Ring Satu Presiden Prabowo. Terbitnya Patriot Bond 2 % yang dibeli para konglo. Menurut Tempo itu bond injak kaki. Belinya sambil meringis, kok hanya 2 % saja. Dalam pertemuan dengan grup penentang di Kartanegara. Menurut Abraham Samad keluar kata kata Presiden bahwa tidak takut kelompok 9 Naga. Ini juga bikin persepsi negatip dunia bisnis. Statement seperti ini terkesan emosional. Semua juga tahu siapa kelompok 9 Naga. Mereka adalah oligarki yang sudah lama eksis di bidang ekonomi. Kalau ada yang tidak beres. Tinggal panggil saja dan minta bereskan. Misalnya minta mereka bayar tax sesuai aturan.Jangan minta restitusi ekspor Batubara seperti dikeluhkan Menkeu Purbaya. Presiden, Menhan dan Menkeu harus hati hati bikin statemen. Jangan bikin persepsi negatip dan kesan tidak adanya kepastian hukum bisnis di NKRI. Alih alih Menkeu harapkan FDI. Malahan bisa terjadi Capital Flight keluar negeri.Buktinya, Intervensi MSCI saja sudah bikin BEI terbatuk batuk. Belum lagi Moodys, S and P dan lembaga asing lainnya ikut intervensi. Nanti kalau para Gubernur, Bupati/ Walikota promosikan Gentengnisasi sesuai anjuran Presiden.Pasti bikin pabrik Seng dan Asbes bakal bangkrut bisa timbul lagi PHK.Untuk urusan begini delegasikan saja ke Menko Ekonomi dan Menteri PUPR.SSHB

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

@pak Jokosp Sp.. Logika Bapak masuk akal. Perusahaan yang rajin dapat rapor hijau memang terasa aneh kalau tiba-tiba duduk di kursi pesakitan. Tapi dalam kacamata ilmiah dan hukum, penghargaan itu bukti kinerja periode tertentu, bukan sertifikat kebal masalah selamanya. Proper hijau menilai sistem dan kepatuhan yang terlapor. Bencana hidrometeorologi menilai dampak aktual di lapangan, sering kali hasil akumulasi banyak faktor. Cuaca ekstrem, perubahan tata guna lahan, drainase regional, sampai aktivitas pihak lain. Jadi relasinya tidak selalu lurus seperti garis penggaris SD. Soal pengawasan, Bapak juga benar. Dalam teori tata kelola, tanggung jawab itu dua arah. Ada tanggung jawab pelaku usaha, ada juga tanggung jawab regulator dan pengawas. Kalau hanya satu sisi yang disorot, itu seperti menimbang pakai timbangan yang baterainya tinggal satu bar. Namun proses hukum memang cenderung fokus dulu ke pemegang izin. Karena secara legal, dialah yang memegang kendali kegiatan. Nanti di pengadilan biasanya baru terbuka: apakah ada kelalaian pengawasan juga. Jadi ini bukan akhir cerita, baru bab pembuka. Dalam hukum lingkungan, tepuk tangan bisa ramai, tapi yang dicari tetap siapa yang paling pegang kendali

Jokosp Sp

Tiba-tiba yang disalahkan semua pemilik tambangnya. Terus di mana peran pengawas pemerintah?. Di mana pertanggungjawabannya atas kesalahan pejabat pengawasnya?. Pengawasan lingkungan tambang di Indonesia saat ini sebagian ditarik ke pusat melalui Kementerian ESDM (Dirjen Minerba) dan Inspektur Tambang, dan didampingi KLHK untuk aspek lingkungan. Itu sesuai UU No.3 tahun 2020. Berikut tingkatannya : 1.Pusat (Kementerian ESDM dan KLHK): Dirjen Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) bertanggung jawab utama atas pengawasan teknis, lingkungan, dan keselamatan pertambangan melalui Inspektur Tambang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap Amdal/UKL-UPL, pengelolaan limbah, serta kualitas air dan udara. 2.Provinsi (Dinas ESDM Provinsi): Dinas ESDM Provinsi: Melaksanakan pengawasan operasional untuk tambang galian C (batuan) atau pertambangan rakyat yang izinnya didelegasikan dari pusat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi: Memantau dampak lingkungan hidup di wilayah provinsi 3.Kabupaten/Kota: Meskipun kewenangan izin ditarik ke Pusat/Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota tetap memiliki peran dalam pengawasan dampak lingkungan secara teknis di lapangan. Namun secara fungsional, Inspektur Tambang yang tersebar di tingkat pusat dan provinsi memiliki peran paling krusial dalam melakukan inspeksi langsung di lapangan. Pertanyaannya : Kenapa yang disalahkan cuma pelaku/ pengusaha tambangnya, sedang pengawasnya tidak?. Aneh.

Muh Nursalim

musim panen tiba. Panen padi. Harga gabah begitu tingginya. Dari sawah masih basah sudah Rp. 7200. Alhamdulillah. Petani untung. Yang megabp-megap tu pedagang gabah kecil. Beli gabah dijemur digiling tarus dijual. Harga jual beras PK hanya Rp. 11.400. Dengan randemen 70 persen. Jelas pedagang tekor. Mengapa tidak digiling menjadi beras putih ? Tidak mungkin bersaing dengan gilingan besar pabrik. Mereka punya mesin poles, punya mesin canggih yang memapu nyebul satu butir beras yang hitang, bahkan kekunging sedikit saja, dapat dhilangkan. Akhirnya hanya mampu giling beras PK. Untuk kemudian disetor ke padagang besar. Yang punya mesin lebih modern. Seperti ini kerja, tapi bangkrut. Ongkos jemur padi mahal. Karena musim hujan. Baru jam 12 sudah hujan. Ada subsisidi pupuk, ada subsidi obat dan bibit. Apa ndak ada subsidi gilingan padi kecil.

Jokosp Sp

Leres sanget....100%. Mau masuk (?) la wong pemalaknya banyak. Dari pejabat dan aparat.....bikin kapok.

Murid SD Internasional

O ya, saya bertanya-tanya juga, kenapa ya, sosok sekaliber Pak Dahlan Iskan, terlihat seperti fanboy Pak Menkeu Purbaya? Saya perhatikan, setiap mention nama Pak Menkeu Purbaya, pasti nadanya mengagumi dan memuji-muji Pak Menkeu Purbaya? Kepenasaranan kecil tersebut saya gumamkan sembari menyeruput secangkir kopi di sebuah kedai gorengan, dan langsung ditimpali oleh seorang pegawai kantoran yang juga ikut duduk memesan kopi dan mengunyah goreng pisang yang masih panas: "Dahlan Iskan itu kan sosok yang memiliki akses ke lingkaran elite pemerintahan, entah mantan menteri, atase pemerintahan, pejabat tinggi, dan pengusaha-pengusaha besar yang dekat dengan pemerintah. Nah, dalam access-journalism, ada trade-off implisit, di mana kritik tajam, pasti berisiko memutus akses tersebut. Maka, memuji Menkeu Purbaya itu bukan semata fanboy atau kultus figur, tapi bisa kita maknai sebagai strategic-positioning untuk tetap mendapat akses elite, dan menjadi saluran komunikasi tidak resmi, antara elite dan publik. Ringkasnya sih, Dahlan Iskan saat ini menjadi bridge, bukan watchdog. Dan ini lazim, di media opini global. Coba kamu lihat, bagaimana kolumnis Financial Times atau Bloomberg, yang sering 'soft' pada figur yang memberi mereka insight ekslusif". Saya menyimak penuturan impromptu dari mas-mas pegawai kantoran tersebut, sembari mengunyah gorengan pisang-madu panas, sambil angguk-angguk.

Juve Zhang

Tiongkok suplus dagang terbesar sepanjang sejarah berdirinya PBB 1019 milyar USD itu pun ekonomi cuma bisa 5%.....yg defisit paling banyak 3% sudah ciamiik

Juve Zhang

Menkeu :" zaman SBY beliau gak kerja apa apa.... swasta kerja tumbuh 6%......".....pak SBY marah gak ya ..... wkqkq "Zaman Jokowi swasta diam ....gak kerja....tumbuh 5%"..... Zaman SBY Hutang cuma 2500 triliun.....Zaman Jokowi hutang 8000 triliun..... sekarang 5% zaman Prabowo Gibran hutang tembus 9400 triliun baru satu tahun berjalan dari 8000 triliun ke 9400 triliun....mana yg paling Jelek kinerja nya njelas Zaman Prabowo Gibran.....itu sekedar lihat hutang negara dan tumbuh ekonomi....

Juve Zhang

Tahun 2025 semua perusahaan batubara anjlok labanya...dartuk Low ahli kera si amang anjlok 45%...Adaro sama anjlok gede....2024 profit mereka masih bagus....

Runner

Apa yang ini peeusahaannya. Yang bagun jalan super kuat lebar dan beratus kilo dari tambang ke pelabuhan sungai. Yang didalm area yambagnya ada kebon binatang pribadi 100 Ha. Yang ada aneka hewan langka dan unik, termasuk kuda poni tinggi 90 cm, yang kandangnya ada AC. Yang ada komplek guest house serasa di Ubud. Yang Bos Besar pergi dan datang naik Heli, kecuali bos CHDI. Yang berdonasi puluhan Miliar ke beberapa Perguruan Tinggi. Yang rencana, apa sudah. Bangun rel kereta api beratus kilo, untuk angkut sebanyak bayaknya batu bara ke pelabuhan. Kalau betul yang itu. Biayanya gede juga. Tapi jadi kecillah untuk cuan 2 T perbulan.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

@pak Greg.. RUMOR BESAR, PENJELASAN KECIL..// Komentar Pak Greg ada benarnya. Angka 2,5 juta hektare itu telanjur hidup liar. Mungkin awalnya dihembuskan untuk menunjukkan pemerintah tegas. Berani lawan oligarki. Pesannya gagah. Negara hadir. Publik tepuk tangan. Kalau memang benar ada penertiban besar dan hasilnya kembali ke rakyat, itu bisa jadi cerita sukses. Tanah tertib. Produksi naik. Penerimaan negara jelas. Tapi cara bicaranya harus seterang data pajak. Kalau tidak, yang tertangkap pasar cuma kata “dirampas”. Investor dengarnya bukan “penataan”, tapi “risiko”. Lebih repot lagi kalau angka itu ternyata tidak akurat. Maka yang rusak bukan cuma reputasi kebijakan. Tapi juga kredibilitas pemerintah. Dunia usaha alergi pada ketidakjelasan. Sekali bingung, mereka pilih parkir dana di negara tetangga. Lebih sepi drama. Sudah waktunya kabinet satu suara. Jangan ada narasi berbeda antar kementerian. Kebijakan yang baik harus disosialisasikan dengan percaya diri. Bahasa sederhana. Angka jelas. Logika kuat. Kalau perlu, panggil ekonom senior yang disegani. Tipe Emil Salim. Bicara tenang, tapi bikin pasar ikut tenang. Karena di ekonomi, kepercayaan itu pupuk utama. Tanpanya, sawit pun ogah berbuah.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

PEMERINTAH HARUS MENUNJUKKAN IKLIM INVESTASI ASING TERMASUK BISNIS SPBU ADALAH SEHAT Bisnis SPBU swasta sekarang memberi sinyal kurang sedap. Bukan soal laku atau tidak. Tapi soal ruang gerak. Investor sudah bangun jaringan, sewa lahan mahal, rekrut karyawan, pasokan malah seret di aturan. Kuota ketat. Jalur impor dibatasi. Ujungnya, pompa berdiri gagah, isinya ngos-ngosan. Ini bukan drama Korea. Ini neraca keuangan. Masalah utamanya sederhana. Tidak ada fleksibilitas untuk tumbuh. Padahal bisnis ritel energi itu volume game. Kalau pasokan tergantung izin yang lambat dan kuota yang cepat habis, investor sulit bikin perencanaan. Dunia usaha tidak anti aturan. Tapi alergi ketidakpastian. Beda tipis, dampaknya jauh. Kalau situasi ini dibiarkan, pesan yang terbaca global bukan cuma soal SPBU. Investor sektor lain ikut membaca. Logikanya sederhana: kalau distribusi BBM saja tersendat, bagaimana dengan bahan baku industri, logistik, atau energi pabrik. Keraguan itu menular cepat. Lebih cepat dari promosi BKPM. Pemerintah perlu menunjukkan pasar ini tetap terbuka, aturannya jelas, dan pelaku usaha diberi ruang tumbuh wajar. ### ((( Investor datang bukan minta karpet merah. Cukup jalan yang tidak dipasang portal tiap tikungan. )))

Juve Zhang

Kalau lihat Tiongkok kagum banget ....panda Bond dalam dolar cuma diberi kupon 2%....saking berlimpah ruah dolar AS..... minjam dolar di Tiongkok lebih murah dibanding Amerika..... wkqkq ini negara banjir dolar banjir duit setiap hari.... sampai meluber ke mana mana....lihat om Bahlul bingung banget giliran beli gas minyak ke negara Arab..gak punya Dolar.....

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

SELAMAT SEWINDU DISWAY, JURNALISME MENJELANG SUBUH..!! Delapan tahun itu bukan sprint. Ini maraton. Nafas panjang. Konsisten sejak 9 Februari 2018, tepat di Hari Pers Nasional. Sejak hari pertama, Catatan Harian sudah memilih disiplin. Tayang pukul 04.00 WIB tiap hari. Saat banyak orang masih tarik selimut, Disway sudah kirim pikiran. Hasilnya bukan sekadar ramai pembaca. Tapi jejak waktu. 2.922 artikel lahir dalam 96 bulan. Hampir tanpa jeda. Tanpa alasan klasik. Tanpa drama kehabisan ide. Yang ada justru kebiasaan baik yang dipelihara pelan tapi pasti. Di balik layar, ada tim yang jarang disebut. Editor yang menajamkan kalimat. Tim IT yang berjaga saat orang lain terlelap. Tim kreatif yang bikin tampilan tetap segar. Dan banyak tangan lain yang bekerja tanpa sorot lampu. Kalian bukan pelengkap. Kalian fondasi. Disway hari ini bukan sekadar media. Ia sudah jadi rutinitas pagi. Teman kopi. Pemantik diskusi. Kadang pemicu debat. Dan itu tanda hidup. Teruslah tajam. Teruslah jujur. Teruslah bangun lebih pagi dari pembaca. Selamat ulang tahun sewindu Disway.id. Selamat Hari Pers Nasional. Kru Disway, kalian hebat. ### Dari saya. Seorang perusuh tua..

Jokosp Sp

Siapa?. Temennya si tembem. Kalau tambangnya deket saja dari rumah saya, paling 9 jam jalan darat. Masak lupa?. Yang pernah diiklankan, eh maaf pernah ditulis Pak DI di sini Yang saya presdiksi sahamnya akan naik dan ternyata betul. Makanya langsung kekayaannya meningkat pesat. Minimal Si temben dapat ceperan iklan.

Gregorius Indiarto

"Ingat: Rp 2 triliun laba sebulan" tulis CHD. Laba 2 T satu bulan, satu orang pengusaha. Itu nambang dimana? Negara dapat apa? Masuk akal jika Ormas menerima tawaran tambang yang menggiurkan, biar yang 2 T itu tidak dikuasai seorang saja. Paling tidak dikuasai pengurus pengurus, yang lebih dari satu orang.

Juve Zhang

BPJS bukan yg stop bantuan pemerintah ada 71 juta orang yg dibayarin Pemerintah....nah sekarang di stop arti nya harus bayar mandiri...saya minta boleh satu orang ikut BPJS kesehatan jangan sekeluarga gakkuat Bayar rakyat....ayo pemerintah gak punya duit lagi saatnya anda ikut BPJS kesehatan sendiri..... Kemensos yg tutup 71 juta orang akses ke BPJS....gak ada duit atau semua ke MBG.... wkwk

yea aina

Pebisnis yang akhirnya berkuasa itu sudah jamak di seluruh dunia. Pun di sini juga. Ketika berbisnis, tentu kebiasaannya cari cuan. Kalau sudah duduk di kursi elit penguasa, sepantasnya untuk menanggalkan kebiasaan lama itu. Diganti. Kalau rakyat belum bisa cuan, paling tidak tercukupi kebutuhan dasar. Tidak miskin. Tapi ada juga pebisnis yang kurang tertarik terjun ke gelanggang perebutan kekuasaan. Mereka lebih pragmatis, cukup mensponsori bakal calon yang berambisi duduk di singgasana. Kemudian akan "panen" berbagai keistimewaan dari penguasa saat menjabat. Kalau iklim berbisnis dirasa tidak kondusif lagi, jangan-jangan dulu banyak pebisnis yang tidak mau bergabung di gerbong sponsor. Yang sekarang berkuasa, tidak merasa ada utang budi kepada mereka. Mandiri. Bentuk balas budi seperti "dagang sapi". Jabatan strategis diberikan kepada kalangan partai pendukung dan orang-orang lingkaran sendiri. Rumor dwifungsi militer terlahir kembali, rasanya hanya menggantikan dwifungsi tukang razia di era sebelumnya. Alat negara beralih fungsi jadi alat penguasa. Tapi yang paling gawat dari bermacam peran ganda: bisnis kekuasaan. Loyalis silahkan merapat, lainnya minggir!

Thamrin Dahlan YPTD

Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan (YPTD) mengucapkan Selamat Hari Jadi ke - 8 Disway.id pada 9 Februari 2026. Bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Abah menulis tanpa putus (jeda) selama 96 bulan menghasilkan 2.922 Artikel . Prestasi sangat luar biasa di bidang literasi. Seandainya YPTD diberi kewenangan menerbitkan seluruh karya tulisan Abah maka akan menjadi 100 Judul Buku Validasi ISBN . Perbuku berisi 30 artikel dengan ketebalan 250 halaman. Buku adalah muara tulisan. Sejatinya Buku merupakan Mahkota Penulis. Buku adalah bukti keabadian tak terbantahkan bahwa seorang anak manusia pernah hidup dimuka bumi. . Bapak Dahlan Iskan berhak mendapat Penghargaan Pers Nasional atas prestasi gemilang . Perlu komitmen kuat melewati 1 dasawarsa tanpa pernah kekurangan inspirasi menulis. Selamat Abah, semoga tetap sehat dan tetap produktif. Kini kegiatan Abah bertambah sejak 12 Januari 2026 dalam Program Dismorning. Tayangan langsung via youtube mulai pukul 05.00 sd 05.co. Luar biasa Usia 75 tahun dikaruniai stamina jiwa raga melebihi standar normal Lansia. Semoga Prestasi Literasi Abah di apresiasi Guinnass World Racords tingkat Internasional. Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) . Paling tidak Komunitas Perusuh Dahlan Iskan (sparring partner setia disway.id) Sepakat Memberikan Penghargaan Tertinggi Bintang 7 Untuk Abah Kita.ter cinta, ter sayang, ter baik dan ter sabar serta ter dermawan Salamsalman Thamrin Dahlan

Sumber: