Dalam proses tersebut, setiap item pengadaan wajib mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) serta Analisis Standar Belanja (ASB).
Selain melalui pembahasan internal, pengadaan juga dilakukan menggunakan sistem e-purchasing atau e-catalog.
Tujuannya, agar harga tetap sesuai ketentuan dan tidak terjadi penggelembungan anggaran.
"Masuk ke e-catalog supaya harganya tidak di-up. Tata kelola pemerintahan itu harus transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,"tegasnya.
BACA JUGA:Fashion Show Tenant Imlek 2026, Wamen Ekraf Apresiasi Inovasi Lokal
Tak hanya itu, ia memastikan proses pengadaan juga berada dalam pengawasan Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan demikian, setiap tahapan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, informasi mengenai pengadaan tersebut juga tercatat dalam sistem pengadaan nasional.
Berdasarkan rekap data pada laman SPSE Inaproc, paket dengan Kode RUP 63109661 tercantum sebagai "Pengadaan Alat Angkutan Darat Operasional atau Lapangan".
Diketahui, Paket itu berada di bawah Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2026.
Lokasi pekerjaan tercatat di Jalan Teuku Umar No. 1, Samarinda, dengan volume satu paket dan spesifikasi kendaraan dinas.
Adapun sumber dananya berasal dari APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur dengan total pagu sebesar Rp 6.804.951.760. Metode pemilihan tercantum melalui e-purchasing, dengan masa pemanfaatan Januari hingga Desember 2026.
BACA JUGA:Ramai Reaksi Netizen Soal Vonis 15 Tahun Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Minyak
BACA JUGA:Pertemuan 4 Mata, Apa Saja yang Dibahas Prabowo dan MBZ di Qasr Al Bahr?
Sementara itu, Hamas membantah anggapan bahwa pembelian kendaraan baru dilakukan semata-mata demi kenyamanan pimpinan atau anggota dewan.