JAKARTA, DISWAY.ID - Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman Miftah Maulana Habiburrohman (Gus Miftah) menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bukanlah keputusan yang bersifat permanen.
Informasi itu ia dapatkan dari penjelasan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda buka bersama para ulama di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2026.
“Jadi keberadaan Indonesia di BoP itu bukan harga mati. Artinya Presiden menyampaikan sewaktu-waktu pun bisa keluar kalau tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” kata Gus Miftah kepada wartawan, Jumat, 6 Maret 2026.
BACA JUGA:Gus Miftah Ajak Warga NU Hadiri Doa Untuk Negeri
Gus Miftah mengatakan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga membantah soal isu yang beredar di masyarakat mengenai kewajiban pembayaran dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat oleh Indonesia untuk bergabung dengan BoP.
Menurutnya, isu tersebut tidaklah benar.
“Seperti isu-isu kita membayar 1 miliar dolar, dibantah langsung oleh Presiden. Sampai hari ini tidak ada pembayaran satu rupiah pun. Tidak ada,” ujarnya.
BACA JUGA:Gus Miftah Kecam Stasiun TV Swasta yang Dinilai Hina Santri dan Kiyai: Kami Tak Menuntut Banyak
Gus Miftah menjelaskan kontribusi Indonesia dalam forum tersebut sejauh ini hanya berupa partisipasi dalam misi perdamaian.
Ia menyebut Indonesia berencana mengirimkan sekitar 8.000 personel sebagai pasukan perdamaian.
Menurutnya, dalam skema kerja sama BoP terdapat berbagai bentuk kontribusi dari negara anggota. Mulai dari pengiriman pasukan, hingga memberikan dukungan berupa dana maupun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.
BACA JUGA:Didoakan Langsung di Depan Kabah, Gus Miftah: Allahuma Timnas Lolos Piala Dunia, Menang Lawan Arab!
“Yang di BoP itu ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang pasukan, ada yang menyumbang rumah sakit dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat 8 negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang berkomitmen untuk bergabung dalam forum tersebut.
Meski demikian, Presiden kembali menekankan bahwa keterlibatan Indonesia tetap bersifat fleksibel.