"Tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun," ujarnya.
Kebijakan WFH Tak Berlaku untuk Pendidikan
Tidak hanya itu. Pemerintah juga membuat turunan efisiensi APBN dengan menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN).
WFH bagi ASN ini berlaku untuk sektor pemerintahan, di mana para pegawai akan aktif bekerja selama empat hari atau dari Senin sampai Kamis di tempat bekerjanya.
Kemudian para pegawai ASN pemerintahan akan WFH pada hari Jumat setiap pekan sampai kebijakan ini dianulir kembali oleh pemerintah pusat.
Hanya saja, Airlangga menekankan bahwa kebijakan work from home (WFH) tak berlaku untuk dunia pendidikan.
Ia memastikan proses kegiatan belajar mengajar dari SD hingga SMA berlangsung selama 5 hari.
BACA JUGA:Heboh Konten Pemilik SPPG Bengkulu Diserbu Netizen, Pengelola MBG: Berhati Busuk Penuh Dengki!
BACA JUGA:Pemangkasan hingga MBG Libur Sabtu, SPPG Pastikan Kualitas Gizi Tetap Terjaga
“Untuk sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah lima hari dalam seminggu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa, 31 Maret 2026.
Selain itu, aktivitas olahraga dan ekstrakurikuler yang mendukung prestasi siswa juga tetap berlangsung.