Ia juga mendesak KPK agar tidak menutup-nutupi proses penyelidikan dan penyidikan. Transparansi, kata dia, menjadi kunci agar publik dapat mengawasi sejauh mana komitmen lembaga antirasuah itu dalam membongkar mafia cukai rokok ilegal yang selama ini diduga bekerja di balik layar.
“Kami meminta KPK membuka proses penanganan kasus ini secara transparan kepada publik. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap LEH dilakukan untuk melihat bagaimana prosedur resmi pengurusan cukai seharusnya dijalankan dan bagaimana praktik yang terjadi di lapangan. Dari situ, penyidik berupaya mengumpulkan keterangan yang dapat melengkapi pembuktian perkara korupsi yang sedang berjalan.
BACA JUGA:Boom! Ledakan SPBE Bikin Langit Bekasi Merah: Api Sulit Dipadamkan
Kasus ini sendiri berangkat dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
OTT tersebut membuka babak baru pengusutan dugaan korupsi di institusi yang memegang otoritas strategis atas arus barang dan penerimaan negara. Kini publik menunggu, apakah KPK benar-benar berani membongkar seluruh mata rantai mafia cukai rokok ilegal, atau perkara ini hanya akan berhenti pada permukaan tanpa pernah menyentuh aktor-aktor utama di belakangnya.