JAKARTA,DISWAY.ID - Film dokumenter Pesta Babi menghadirkan gambaran keras mengenai konflik agraria di Papua Selatan, khususnya di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film ini menyoroti masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang merasa kehilangan tanah adat akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, food estate, serta pengembangan bioetanol yang diklaim sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional.
Dalam narasi film, proyek-proyek tersebut digambarkan sebagai bentuk “kolonialisme modern” yang mengancam eksistensi masyarakat adat Papua.
Simbol “salib merah” yang dipasang warga menjadi tanda penolakan terhadap perusahaan maupun penguasaan lahan yang dianggap merampas ruang hidup mereka.
Namun demikian, ketika membaca film ini melalui pendekatan hermeneutika, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan benar atau salahnya proyek pembangunan, melainkan bagaimana realitas ditafsirkan, disusun, dan disampaikan kepada publik. Hermeneutika mengajarkan bahwa sebuah teks, termasuk film dokumenter tidak pernah benar-benar netral.
Ia merupakan hasil konstruksi makna yang dibentuk oleh sudut pandang pembuat film, pilihan gambar, narasi, musik, hingga pemilihan siapa yang diberi ruang bicara dan siapa yang tidak.
BACA JUGA:Bangkit Bersama untuk Indonesia Kuat
Dalam konteks ini, Pesta Babi tampak membangun narasi yang sangat kuat pada pembelaan terhadap masyarakat adat, tetapi relatif minim menghadirkan ruang argumentasi dari negara, perusahaan, maupun pihak yang mendukung proyek strategis nasional tersebut.
Pendekatan hermeneutika yang dipengaruhi pemikiran Hans-Georg Gadamer melihat bahwa pemahaman selalu dipengaruhi oleh prejudice atau pra-pemahaman.
Penonton film tidak datang dengan pikiran kosong; demikian pula pembuat film membawa horizon ideologis tertentu ketika menyusun dokumenter. Karena itu, film dokumenter bukan sekadar cermin realitas, tetapi juga arena interpretasi.
Ketika film secara dominan menampilkan penderitaan masyarakat adat, konflik lahan, dan simbol penolakan seperti salib merah, penonton diarahkan untuk membaca proyek pembangunan sebagai ancaman tunggal terhadap kemanusiaan Papua.
Di sinilah muncul kritik bahwa film tersebut cenderung provokatif karena membangun oposisi biner antara “masyarakat adat yang tertindas” melawan “negara dan korporasi yang menindas”.
BACA JUGA:Negara Kuat Butuh Hukum Kuat: Tantangan di Balik Komitmen Presiden
Padahal, jika dilihat dari sudut pandang negara, proyek food estate maupun bioetanol memiliki landasan strategis. Pemerintah memandang ketahanan pangan dan energi sebagai kebutuhan nasional di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, serta ketergantungan terhadap impor pangan dan energi.
Papua dipandang memiliki potensi lahan luas yang dianggap mampu menopang agenda tersebut. Dalam perspektif pembangunan nasional, proyek ini dapat dibaca sebagai upaya modernisasi ekonomi dan pemerataan pembangunan kawasan timur Indonesia.
Masalahnya bukan semata pada niat pembangunan, melainkan pada cara pembangunan dijalankan. Di sinilah pemikiran Jürgen Habermas menjadi relevan. Habermas melalui teori tindakan komunikatif (Theory of Communicative Action) menekankan pentingnya dialog rasional yang bebas dari dominasi.