Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aaliyah mengatakan pihaknya masih menerima laporan kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Himmatul mengatakan, terbaru laporan dari Ombudsman menyampaikan masalah yang selalu muncul soal manipulasi dokumen, fenomena migrasi siluman, pemalsuan data kartu keluarga (KK), serta keterbatasan di daerah blind spot atau tak terjangkau.
“Masih ditemukan praktik titipan, pungutan liar (pungli), serta intervensi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk memaksakan calon siswa tertentu masuk ke sekolah di luar prosedur resmi,” ujar dia.
BACA JUGA:Syarat dan Cara Daftar SPMB Sekolah Maung Dibuka 25 Mei 2026, Catat Jangan sampai Salah!
Ia mengatakan masih terdapat daerah yang belum memiliki sekolah negeri. "Jumlah lulusan SMP tidak sebanding dengan daya tampung SMA atau SMK negeri di suatu wilayah. Banyak daerah yang masuk kawasan padat penduduk namun tidak memiliki sekolah negeri sama sekali," ucap Himmatul.
Untuk itu, ia meminta agar digitalisasi sistem penerimaan murid terus diperkuat. Penguatan perlu dilakukan dalam proses integrasi data kependudukan, data sosial ekonomi, dan data pendidikan.
Seluruh data ini dinilainya harus sinkron, baik data yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Sinkronisasi data ini bisa bermanfaat untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi di SPMB 2026.
"Komisi X DPR RI meminta agar digitalisasi sistem penerimaan murid terus diperkuat. Integrasi data kependudukan, data sosial ekonomi, dan data pendidikan harus berjalan sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meminimalisasi kecurangan," tuturnya.
Di Depok Sekolah Negeri Sulit Dijangkau
Di pinggiran Ibu Kota seperti Depok misalnya. Tidak banyak sekolah negeri yang tersedia. Hal ini menjadi kekhawatiran orangtua murid yang memprioritaskan sekolah negeri.
Salah satunya Wisnu Haryadi (44), warga Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Menurut karyawan swasta ini, bukan hanya daya tampung atau kuota saja yang menjadi kekhawatirannya.
Menurutnya sistem Jalur Domisili membuat dirinya praktis hanya dapat memilih sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. Di sisi lain tidak ada ada SMP Negeri yang jaraknya dekat dari rumahnya.
"Kalau saya misalnya, gak ada SMP Negeri di deket rumah saya, paling deket MTS (Madrasah Tsanawiyah), nah dari jalur domisili ini aja katanya cuma sampai 40 persen (daya tampung). Mana belum lagi mikir apa nilai rapot-nya cukup," ucap Wisnu kepada Disway, pada Sabtu (23/05).
Di Depok menurut dia didominasi oleh sekolah-sekolah swasta. Kendati begitu, dia tetap memprioritaskan agar bisa masuk ke SMP Negeri.
"Di sini (Depok) memang banyaknya swasta, atau sekolah Islam swasta, karena iya, persaingan di SMP Negeri atau MTSN ketat. Jadi ini masih cadangan lah istilahnya, karena kita masih nunggu pengumuman," ujarnya.
BACA JUGA:TKA Fleksibel di SPMB, Pemerintah Tekankan Keadilan Akses
Senada dengan Wisnu, seorang wanita paruh baya, Saqodah, sudah mempersiapkan cucunya untuk masuk ke sekolah Islam, yakni MTs Raudlatul Falah di kawasan Curug, Depok.