JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada para petani.
Kebijakan ini mulai dari penurunan harga pupuk subsidi, penyederhanaan distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga kenaikan harga pembelian gabah.
Seluruh kebijakan itu disebut Qodari telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Qodari, komitmen Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian kembali ditegaskan melalui kehadirannya pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo pada 24 Juni 2026.
"Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional," ujar Qodari, dalam keterangannya, Senin (29/6).
Ia menjelaskan, salah satu langkah penting pemerintah adalah memastikan ketersediaan pupuk subsidi melalui penambahan kuota hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton.
Selain itu, pemerintah juga memangkas rantai birokrasi agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, penyaluran pupuk kini dilakukan langsung dari PT Pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi, kemudian diteruskan kepada petani.
Proses penebusan pun semakin sederhana karena petani cukup membawa KTP, sementara seluruh sistem penyaluran telah terintegrasi secara digital sehingga lebih transparan dan mudah dipantau.
Tak hanya itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea yang sebelumnya Rp2.250 per kilogram turun menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Pemerintah juga kembali memberikan pupuk subsidi bagi sektor perikanan sebanyak 295.000 ton setelah sempat dihentikan selama empat tahun.
"Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi," kata Qodari.