Selain memperbaiki tata kelola pupuk, pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Bantuan tersebut meliputi traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, hingga drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.
Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp4,19 triliun untuk didistribusikan kepada petani.
Pemerintah juga menghadirkan skema kredit alsintan dengan bunga ringan melalui bank pemerintah maupun bank daerah agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern.
BACA JUGA:Hadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Aceh, Menko Zulhas Pastikan Pupuk Lancar
Di sisi lain, pemerintah turut meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan tersebut membuat harga gabah petani tetap terjaga pada tingkat yang menguntungkan.
Qodari mengatakan, berbagai kebijakan tersebut telah menghasilkan capaian positif bagi sektor pertanian nasional. Produksi beras Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut juga sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 35,6 juta ton maupun data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebesar 34,6 juta ton.
Menurutnya, peningkatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan membaiknya kesejahteraan petani. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
"Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera. Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik," tutur Qodari.