JAKARTA, DISWAY.ID - Bukan Makan Bergizi Gratis (MBG) biasa, ternyata ada juga MBG 3B. Apa itu?
Adalah prograM MBG yang menyasar ibu hamil atau bumil, ibu menyusui atau busui, dan Balita.
Program ini diklaim menghadirkan generasi Indonesia yang lebih sehat dimulai sejak awal kehidupan melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG sendiri menyasar sejumlah kelompok masyarakat, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (non-PAUD) atau MBG 3B.
BACA JUGA:Kejagung Endus Keterlibatan Oknum TNI dalam Kasus Korupsi MBG
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Wihaji, menegaskan bahwa pemenuhan gizi bagi ibu dan anak merupakan salah satu kunci utama dalam mencegah stunting.
"Kenapa MBG 3B itu penting? Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Inilah wujud kehadiran negara melalui Program MBG 3B untuk menjawab penyebab stunting yang berkaitan dengan pemenuhan gizi," kata Wihaji.
"Karena itu, sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Secara teknis, pelaksanaannya akan terus disinergikan antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional," tambahnya.
BACA JUGA:Sosok Lalu Muhammad Iwan, Tersangka Baru di Kasus Korupsi MBG yang Berperan Tentukan Harga Ompreng
Menurut Wihaji, keberhasilan MBG 3B tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan bergizi, tetapi juga oleh kuatnya kolaborasi antarkementerian dan lembaga.
Karena itu, sinkronisasi data menjadi langkah penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan capaian program dapat terukur secara akurat.
Selain itu, ia juga mendorong agar pelaksanaan program mempertimbangkan kondisi geografis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk dukungan bagi para kader yang menjadi ujung tombak pendampingan di lapangan.
BACA JUGA:Menkes Tegaskan Ompreng MBG Bukan Sumber Penularan TBC, Ini Alasannya
Menurutnya, variasi insentif sesuai beban kerja dan kondisi wilayah, serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kader perlu menjadi perhatian bersama.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menekankan pentingnya penggunaan data yang selaras antarinstansi sebagai dasar pelaksanaan program.