Kedua, PTN dan PTS harus dipandang sebagai satu ekosistem pendidikan tinggi nasional, bukan sekadar kompetitor dalam memperebutkan mahasiswa. Kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk memperkuat kolaborasi, mempersempit kesenjangan kapasitas antarlembaga, dan memastikan bahwa peningkatan mutu berlangsung secara merata di seluruh sistem pendidikan tinggi nasional.
Ketiga, pemerintah perlu menyusun peta jalan pendidikan tinggi nasional yang mengintegrasikan kebijakan mengenai otonomi PTN, penguatan PTS, internasionalisasi, kerja sama dengan perguruan tinggi asing, dan peningkatan daya saing global ke dalam satu desain besar yang utuh. Tanpa arah kebijakan yang jelas, setiap program mungkin berhasil secara sektoral, tetapi belum tentu menghasilkan sistem pendidikan tinggi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Fenomena ribuan calon mahasiswa yang batal melanjutkan kuliah seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Keberhasilan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari banyaknya universitas berkelas dunia, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara mutu, akses, keberlanjutan institusi, dan keadilan.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi adalah investasi strategis bangsa. Karena itu, negara harus memastikan bahwa logika pasar tidak menggeser misi publik pendidikan tinggi sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka kesempatan yang setara bagi setiap anak Indonesia.
*Penulis adalah dosen Teknik Elektro Universitas Adi Buana Surabaya