Ia menilai ruang digital kerap menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi sekadar slogan atau satire, padahal setiap kebijakan publik memiliki landasan hukum, tujuan, serta mekanisme yang perlu dipahami secara menyeluruh.
Karena itu, literasi publik dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat emosional maupun provokatif.
BACA JUGA:Profil dan Rekam Jejak Komedian Temon Templar yang Meninggal Dunia, Pernah Jadi Penyiar Radio
Hormati Proses Hukum dan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
Lebih lanjut, Rasminto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati setiap proses hukum yang sedang berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Ia menilai penghakiman melalui media sosial tidak akan memperkuat sistem peradilan. Sebaliknya, praktik tersebut justru berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, negara hukum dibangun melalui proses yang independen, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap pihak harus diberikan kesempatan memperoleh keadilan sesuai koridor konstitusi.
Pesan Presiden Prabowo Dinilai Perkuat Integritas Aparatur Negara
Rasminto turut menyoroti pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh aparatur negara terus melakukan introspeksi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai pesan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat integritas penyelenggara negara sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Menurutnya, aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah rakyat dengan profesionalisme dan integritas. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi propaganda maupun narasi yang memecah belah bangsa.
Persatuan Dinilai Menjadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Menutup keterangannya, Rasminto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan semangat kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan global, meningkatkan daya saing nasional, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi persatuan tetap menjadi fondasi utama yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, perang informasi, perang persepsi, dan polarisasi yang tidak produktif hanya akan menguras energi nasional.
Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan, institusi negara yang kuat, serta kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh rakyat dalam mewujudkan negara yang maju, adil, dan sejahtera.