Salah satu contohnya terlihat dari penurunan jumlah RW kumuh berdasarkan pendataan BPS, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
"Data inilah yang menjadi dasar kita menentukan kebijakan pembangunan. Karena itu, saya mengimbau seluruh warga Jakarta yang menjadi responden sensus agar memberikan informasi secara jujur dan apa adanya. Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran," ungkapnya.
BACA JUGA:74 Keping Emas Sitaan Kasus Eks Jampidsus Diuji Keaslian dan Kadar Kemurniannya
Hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas, termasuk perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja.
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mempertahankan program Kartu Jakarta Pintar yang menjangkau sekitar 707.520 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi sekitar 15.900 mahasiswa.
Mulai 2027, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan program Beasiswa LPDP Jakarta untuk memberangkatkan sekitar 50-75 mahasiswa melanjutkan studi ke luar negeri pada tahap awal.
Di sektor kesehatan, Jakarta didukung oleh 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu.
Data yang akurat diperlukan agar pelayanan publik dapat dirancang sesuai kebutuhan nyata masyarakat.
BACA JUGA:KDKMP Unggulan Tampil di Puncak Harkopnas ke-79, LPDB Koperasi Tegaskan Komitmen Pembiayaan
Gubernur Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga jajaran RT dan RW untuk aktif menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026.
Informasi mengenai sensus diminta disebarluaskan melalui media sosial, situs resmi pemerintah, videotron, serta berbagai kanal komunikasi publik.
Sekedar informasi, Sensus Ekonomi diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan kelima sejak sensus tersebut pertama kali digelar.
Pendataan mencakup seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar yang tersebar dalam 18 kategori lapangan usaha.
Adapun sektor yang tidak termasuk dalam pendataan meliputi pertanian, administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.
BACA JUGA:Terduga Pelaku Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Diamankan, Apa Motifnya?
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan gambaran terkini mengenai seluruh kegiatan usaha di Indonesia.