Pramono Harap Sensus Ekonomi 2026 BPS Hasilkan Data Akurat

JAKARTA, DISWAY.ID-- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menghasilkan data yang akurat.

Pasalnya hasil sensus nantinya akan digunakan sebagai rujukan penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Kementerian PU Percepat Penanganan Jalur Alternatif Simpang Lancang–Werlah, Jaga Jalur Logistik dan Mobilitas

Hal ini dikatakan Pramono saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026.

"Saya berharap Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Dengan data yang tepat, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global," kata Pramono.

Menurutnya, data statistik yang akurat, objektif, dan tepercaya merupakan fondasi dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Karena itu, data BPS selalu menjadi rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan Jakarta.

BACA JUGA:Sinopsis Film Kung Fu Soccer Garapan Stephen Chow, Siap Tayang di Bioskop Indonesia 12 Agustus 2026

"Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk menentukan berbagai kebijakan sosial maupun pembangunan," ujarnya.

Pramono menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki posisi strategis karena Jakarta menyumbang 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. 

Data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan struktur ekonomi Jakarta, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memotret perekonomian Indonesia.

Kondisi ekonomi Jakarta saat ini menunjukkan tren positif. Pada triwulan terbaru, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen.

BACA JUGA:Sinyal Positif dari Bursa, IHSG Tutup Perdagangan di Level 6.023

Sementara itu, inflasi tercatat sebesar 2,78 persen, terendah di Pulau Jawa dan berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen.

Sumber: