Prabowo Gebrak BUMN! Pertamina hingga PLN Diperintahkan Pangkas Anak-Cucu Perusahaan

Senin 10-08-2026,07:30 WIB
Reporter : Anisha Aprilia
Editor : Subroto Dwi Nugroho

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran perusahaan negara untuk menyederhanakan struktur organisasi dengan memangkas lapisan atau layer serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan penyederhanaan struktur perusahaan negara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis Seskab, Senin, 10 Agustus 2026.

BACA JUGA:Kemenhut Bongkar Jaringan Satwa Liar Ilegal, Aliran Uang hingga Aset Diburu

Menurut Teddy, pemangkasan struktur organisasi tersebut ditujukan agar perusahaan negara dapat bergerak lebih lincah dan produktif.

Rantai birokrasi yang lebih pendek diharapkan mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Teddy.

Selain memberikan arahan mengenai tata kelola BUMN, Prabowo juga menerima laporan mengenai perkembangan program ketahanan energi nasional.

Dirut Pertamina Simon Mantiri melaporkan kemajuan Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli lalu.

BACA JUGA:Kementerian PU Bangun TPST Kebon Talo, 60 Ton Sampah Mataram Bakal Diolah Tiap Hari

Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina juga melaporkan kesiapan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung tahapan persiapan penerapan mandatori bioetanol di Indonesia.

"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah," ujar Teddy.

Kategori :