Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor minyak dan produk BBM sehingga kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan beban biaya energi serta kebutuhan subsidi.
“Pemerintah harus menjamin keamanan stok dan tidak mengambil keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi secara mendadak. Namun, pemerintah juga harus jujur bahwa apabila harga minyak dunia bertahan tinggi, tekanan terhadap APBN, subsidi energi, transportasi, listrik, dan harga pangan akan semakin besar,” katanya.
Karena itu, Johan mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan gejolak harga energi dan pangan.
Beberapa langkah yang dinilai perlu disiapkan antara lain pengamanan stok BBM, penguatan cadangan pangan, stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian biaya distribusi serta perlindungan terhadap petani, nelayan, pelaku UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah.
Menurut Johan, situasi geopolitik tersebut semestinya menjadi pengingat mengenai pentingnya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan energi.
“Konflik ini harus menjadi peringatan bahwa ketergantungan terhadap pangan dan energi impor merupakan kerentanan strategis. Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari pertahanan negara,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Perkuat Produksi Pangan
Johan juga mendorong pemerintah mempercepat peningkatan produksi pangan nasional. Penguatan cadangan beras pemerintah, pengembangan industri pupuk dan pakan dalam negeri serta pemanfaatan sumber energi alternatif dinilai perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
“Jangan sampai konflik yang terjadi jauh dari Indonesia justru membuat petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung kenaikan harga. Negara harus hadir melindungi rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional,” pungkas Johan.
Zulhas: Beras AS Merupakan Beras Khusus
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat.
Menurut Zulhas, impor tersebut merupakan bagian dari perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Beras yang dimaksud bukan beras konsumsi umum masyarakat Indonesia, melainkan kategori beras khusus.
“1.000 ton itu perjanjian (dengan AS) itu mengenai beras khusus, seperti beras itu ada beras Jepang, ada basmati disebut beras khusus, kalau beras khusus ada beras yang buat orang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras (yang impor AS) itu bukan yang buat makanan kita,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Maret 2026.
Zulhas kemudian memberikan contoh beras Jepang yang selama ini masuk ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan restoran Jepang. Menurutnya, beras tersebut memiliki karakteristik khusus dan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan beras konsumsi umum.
“Kalau beras khusus memang ada perjanjian kita dengan Jepang kan ada beras Jepang yang buat restoran Jepang. Kan dia berasnya khusus mendatangkan dari sana,” tambahnya.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa rencana impor 1.000 ton tersebut berkaitan dengan kebutuhan beras khusus dan bukan ditujukan untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat secara umum.
Pemerintah Fokus Jaga Stok Pangan Jelang Ramadan dan Lebaran
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga mengatakan bahwa pemerintah tengah memperkuat upaya menjaga stabilitas pangan menjelang Ramadan dan Lebaran.
Hal tersebut turut dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (2/3/2026).